YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah – Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah secara resmi membuka kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas), Jum’at (29/9). Kegiatan tersebut dilaksanakan bertempat di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Gedung AR Fachruddin lantai lima. Adapun tema yang diusung “Konsolidasi Politik Kebangsaan Muhammadiyah Menuju Indonesia Berkeadaban”.
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah bidang Hukum, HAM, dan Hikmah Dr. H. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum., Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah Dr. Phil. Ridho Al-Hamdi, S.Fil.I., M.A., Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P., IPM., ASEAN.Eng., dan beberapa tamu undangan lainnya.
Dr. Phil. Ridho Al-Hamdi ketua LKHP, menegaskan bahwa Rakernas ini merupakan forum konsolidasi,koordinasi dan menyatukan langkah, agar gerak langkah LKHP dapat menjadi majelis atau lembaga yang aktif mengawal isu politik kebangsaan dan isu publik. LKHP merupakan lembaga strategis yang tepat dalam menangani isu politik dan publik. Oleh karenanya membutuhkan langkah langkah yang lues, tidak memerlukan posisi hitam dan putih atau salah dan benar, Langkah tersebut perlu dibijaki dengan arif yang bijaksana.
Karenanya tema ini diambil agar menjadi relevan agar dapat menciptakan iklim demokrasi yang beradab, sehat dan berkemajuan ditengah situasi politik yang semakin miskin akan nilai- nilai etika kemanusiaan.
“Karena pasca Reformasi disitulah terbukanya kran demokrasi untuk LKHP mengambil peran demokrasi. Agar kita tidak terkena sindiran penyair jerman Berthold Brecht yang pernah berkata buta yang terburuk adalah buta politik, dia tidak mendengar, dia tidak berbicara dan dia tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik", ujar Ketua LKHP
Sehingga, Perlu diketahui bahwa kita semua tahu mengenai membeli tepung, minyak ataupun bahan pokok lainnya untuk menentukan harga merupakan permainan didalam politik. Untuk itu disinilah perlu dibentuknya struktur LKHP ditingkat PDM dan PWM seluruh Indonesia.
Dalam sambutannya Busyro Muqoddas juga menyampaikan bahwa Muhammadiyah terus bergerak sesuai dengan hakekatnya gerakan itu yang pada dasarnya tidak memiliki makna apapun jika tidak diikuti oleh tindakan-tindakan konkret. Karena, Muhammadiyah itu dipahami sebagai kumpulan individu-individu yang sejak lama memiliki dimensi spiritual yang mendalam yang tidak hanya bernarasi, tidak hanya berliterasi, tapi juga dengan aktualisasi dan implementasi dengan memadukan antara deskripsi Iman, Islam dan Muhammadiyah ‘Amaliyah Insyaniyah serta Ihsan.
“Di Muhammadiyah tidak ada tempat untuk hanya sekedar bernarasi saja tanpa aktualisasi yang saling berkaitan. Sebab kalau hanya bernarasi saja dan literasi saja tanpa aktualisasi tanpa implementasi itu hanya halusinasi saja. Dan Muhammadiyah tidak punya karakter seperti itu,” ujarnya.
Muhammadiyah berkembang pesat tidak hanya secara kuantitatif tapi juga kualitatif walaupun terbatas. Dan itu semuanya sesungguhnya merupakan aktualisasi dari pendekatan dan penerapan dua ayat Fa-idza faraghta fanshab, wa ila Rabbika farghab yang menjadi spirit yang itu penting itu sesungguhnya nilai akar fundamentalnya ada di dalam dua ayat tersebu. Bahkan wa ila Rabbika farghab itu menggambarkan pegangan tauhid yang itu selalu dipegang oleh karakter dari warga Muhammadiyah serta pikiran Muhammadiyah. (Fir/Dann)
