Efisiensi Anggaran dari Biaya Kelakuan
Oleh: Ahsan Jamet Hamidi, Ketua Ranting Muhammadiyah Legoso, Tangerang Selatan
Seorang staf pemerintah daerah menceritakan kesibukannya menjelang pelantikan kepala daerah di Jakarta. Ia harus datang ke Jakarta terlebih dahulu, jauh sebelum waktu pelantikan. Setelah tiba di Jakarta, ia akan melakukan pemetaan wilayah dengan berkeliling di sekitar Jakarta Pusat, mencari hotel, restoran, dan tempat-tempat belanja terdekat. Semua objek itu difoto dengan penjelasan detail tentang kelayakannya, kemudian dikirimkan kepada staf khusus kepala daerah yang akan dilantik. Tidak cukup hanya satu tempat, ia harus mengajukan beberapa pilihan untuk diberikan.
Setelah mendapat persetujuan, barulah ia memesan kamar hotel untuk kepala daerah yang akan dilantik. Meski hanya satu orang yang dilantik, kamar yang dibutuhkan bisa lebih dari satu. Rombongan yang akan mengikuti acara pelantikan membutuhkan beberapa kamar dengan berbagai tipe, bahkan di hotel yang berbeda. Selain pejabat daerah, ada staf pemerintah daerah, rekanan pemerintah, kerabat, kolega, dan yang tidak kalah penting, perwakilan tim sukses. Tim sukses ini terkadang memainkan peran dominan, tidak hanya mengikuti ke mana pun sang kepala daerah pergi, tetapi juga turut mengatur segala keperluan dan agenda pentingnya.
Cerita di atas memberikan gambaran tentang layanan yang harus diberikan oleh seorang pegawai pemerintah daerah kepada atasannya, khususnya dalam acara pelantikan kepala daerah. Setelah resmi menjabat, tentu layanan yang diberikan akan berbeda, apalagi untuk urusan domestik pasangan kepala daerah. Ia akan sangat tergantung pada karakter pribadi keluarga tersebut. Terkadang sulit untuk membedakan, apakah layanan tersebut terkait dengan tugas negara atau sekadar kepentingan pribadi.
Pesan untuk Presiden
Sebagai warga negara, saya ingin menyampaikan pesan kepada Pak Prabowo. Sesekali, coba perintahkan staf kepercayaan Anda untuk mengamati perilaku para aparatur di bawah komando Anda dengan pendekatan yang lebih cermat tetapi diam-diam. Ketika seorang pejabat tinggi atau kepala daerah bertugas di luar daerah, amati berapa banyak orang yang menyertai mereka. Biasanya, ada staf khusus, staf pribadi, sopir khusus, fotografer, content creator, serta ajudan yang siap membawakan tas. Ditambah lagi, ada tim pemenangan yang selalu ikut mendampingi.
Jika sang pejabat atau kepala daerah tersebut membawa pasangan, maka jumlah orang yang menyertai bisa bertambah. Pelayanan yang diberikan pun bersifat melekat, bahkan untuk agenda pribadi yang tak ada kaitannya dengan tugas kedinasan, seperti belanja di mall, berias di salon, atau pergi ke tempat wisata. Layanan ini semakin meningkat ketika pejabat membawa serta anak, cucu, kerabat, dan lainnya.
Pak Presiden, coba sesekali perintahkan staf khusus Anda yang pandai berhitung untuk menghitung berapa biaya yang dikeluarkan untuk satu pejabat atau kepala daerah dalam setiap kunjungan tugas ke luar kota. Mulai dari jumlah orang yang menyertai, layanan yang harus dipenuhi, hingga memeriksa agenda kegiatan yang benar-benar untuk kepentingan negara dan mana yang untuk kepentingan pribadi. Setelah itu, mintalah staf untuk menghitung total pengeluaran yang harus dibayar negara untuk satu kunjungan tersebut, termasuk biaya transportasi, konsumsi, akomodasi, dan ”biaya kelakuan" lainnya.
Tentu itu bukan hal yang sulit. Mahasiswa semester 3 dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pun bisa dengan mudah menghitungnya. Jika diberi wewenang, mereka bahkan bisa melacak dari mana sumber dana untuk membayar kebutuhan tersebut. Apakah berasal dari anggaran belanja negara atau bantuan pihak ketiga. Jika bantuan datang dari pihak ketiga, identitas pemberi dan motif di balik bantuan itu pun harus jelas. Apakah itu berasal dari individu atau korporasi?
Memberi bantuan kepada orang lain adalah sikap mulia, tetapi ketika bantuan itu diberikan kepada pejabat negara, ada aturan dan mekanisme yang harus dipatuhi. Kenapa? Karena di balik jabatan seorang pejabat, ada uang yang berasal dari pajak rakyat yang harus dikelola untuk pelayanan publik. Seorang pejabat bisa saja mengintervensi keputusan dalam penetapan siapa yang akan melaksanakan sebuah proyek pembangunan besar yang melibatkan anggaran negara.
Untuk setiap bantuan yang diterima oleh pejabat, harus ada transparansi dan pertanggungjawaban di depan publik. Jika bantuan tersebut berpotensi menimbulkan adanya keistimewaan kepada pihak lain sebagai balas budi, itu pasti akan menjadi masalah. Saya yakin dengan ungkapan lama dari Amerika yang sudah dikenal sejak abad ke-19: "Tidak ada makan siang gratis."
Kebijakan Efisiensi
Belum lama ini, ada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Inpres ini menginstruksikan Menteri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Gubernur, serta Bupati/Wali Kota untuk melakukan reviu anggaran guna mencapai efisiensi belanja.
Saya mendukung penuh kebijakan ini, namun mohon dengan hormat agar kebijakan ini lebih difokuskan pada pemotongan biaya "kelakuan" yang saya sebutkan tadi. Ini baru satu contoh dari berbagai praktik buruk para birokrat dan pejabat feodal yang merusak prinsip penting dalam penggunaan uang rakyat dan relasi kuasa yang melekat dalam jabatannya. Dampak buruk yang ditimbulkan dari seorang pejabat feodal itu bisa semakin nyata karena mereka semakin kehilangan rasa malu.
Sebagi contoh sederhana, lihatlah perilaku mereka saat menggunakan mobil dinas di jalan raya. Para pengguna mobil dinas berpengawal khusus itu seharusnya menggunakan mobilnya untuk kepentingan negara, melayani rakyat. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Rakyat yang sedang menggunakan jalan dipaksa mengalah, minggir, mengistimewakan pejabat yang hendak lewat di tengah kemacetan. Rakyat tidak pernah tahu apakah mereka benar-benar dalam tugas negara atau hanya pergi untuk belanja atau hendak reuni dengan teman sejawat.
Saya sepenuhnya setuju bahwa efisiensi anggaran itu untuk memotong habis-habisan biaya perilaku feodal yang berpotensi merusak tatanan bernegara.
