ENREKANG, Suara Muhammadiyah — Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulawesi Selatan menegaskan Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Muhammadiyah (Lazismu) merupakan instrumen strategis Persyarikatan dalam menghadirkan Islam berkemajuan melalui kerja sosial yang terukur, terintegrasi, dan berdampak.
Penegasan itu disampaikan Ketua PWM Sulsel Prof Qadir Gassing saat membuka Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Lazismu Muhammadiyah Sulawesi Selatan di Kampus Universitas Muhammadiyah Enrekang, Sabtu, 31 Januari 2026.
Dalam arahannya, Qadir menekankan pentingnya koordinasi organisasi agar amal usaha dan lembaga Muhammadiyah bergerak sejalan dengan rel perjuangan Persyarikatan. Ia mengingatkan Lazismu sebagai lembaga pengelola dana umat memikul amanah besar sehingga memerlukan ketepatan dalam perencanaan maupun pelaksanaan program, terutama untuk kelompok mustadh‘afin.
“Semua yang kita lakukan harus pas. Lebih dan kurang bisa menjadi kendala bagi lembaga,” ujar Qadir.
PWM Sulsel juga menekankan dimensi teologis dalam kerja-kerja penghimpunan dan pendayagunaan dana. Qadir mengingatkan para amil agar menjadikan QS At-Taubah ayat 103 sebagai spirit gerakan zakat, sehingga kerja Lazismu tidak berhenti pada aspek administratif, melainkan menjadi bagian dari dakwah dan tajdid Muhammadiyah.
Pada sisi penguatan kelembagaan, PWM Sulsel mendorong optimalisasi Kantor Layanan Lazismu sebagai penghubung Persyarikatan dengan umat sekaligus corong akselerasi program. Keberadaan kantor layanan dipandang strategis untuk memperluas jangkauan penghimpunan serta memastikan distribusi yang lebih adil dan berdampak.
Rakerwil Lazismu Sulsel tahun ini mengusung tema “Inovasi Sosial yang Terintegrasi, Berdampak, dan Berkemajuan”. Forum tersebut menjadi momentum konsolidasi Lazismu daerah se-Sulawesi Selatan untuk menyamakan arah gerak program dan memperkuat tata kelola.
Rakerwil berlangsung selama dua hari, dan ditutup pada Ahad, 1 Februari 2026. Melalui Rakerwil ini, PWM Sulsel menegaskan komitmennya mengawal Lazismu agar tetap sejalan dengan kebijakan Persyarikatan, keputusan Muktamar Muhammadiyah, serta kebutuhan umat dan bangsa. (Hadi)
