LLHPB Aisyiyah Sulsel Gelar Seminar Nasional, Bahas Perubahan Paradigma Pengelolaan Sampah
MAKASSAR, Suara Muhammadiyah — Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah (PWA) Sulawesi Selatan menyerukan penguatan gerakan “Sampah Tuntas” dengan menekankan perubahan paradigma: sampah tidak cukup dibuang, melainkan harus dikelola sejak dari sumbernya, terutama rumah tangga.
Seruan itu mengemuka dalam Seminar Nasional Online bertajuk Sampah Tuntas: Kolaborasi ‘Aisyiyah, Pemerintah, dan Masyarakat untuk Solusi Sampah Berkelanjutan yang diselenggarakan LLHPB PWA Sulsel, Sabtu (21/2/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional.
Ketua LLHPB Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Rahmawati Husein, menegaskan persoalan sampah di Indonesia sudah berada pada tahap darurat. Ia menyebut Indonesia termasuk penyumbang sampah plastik terbesar di dunia dan menjadi salah satu penghasil sampah makanan tertinggi.
“Perubahan perilaku bisa dimulai dari langkah sederhana di rumah dengan prinsip 7R,” kata Rahmawati dalam paparan kunci. Ia merinci 7R sebagai rethink (menimbang kebutuhan sebelum membeli), refuse (menolak barang sekali pakai), reduce (mengurangi), reuse (pakai ulang), repair (memperbaiki), recycle (daur ulang), serta rot/regift (mengomposkan sampah organik atau menyalurkan barang layak pakai).
Rahmawati juga memperkenalkan sejumlah inisiatif yang selama ini digerakkan jejaring ‘Aisyiyah, antara lain Green Ramadan dan Idulfitri, Diet Kantong Plastik di pasar tradisional, serta Shodaqoh Sampah. Menurut dia, program berbasis komunitas itu perlu diperluas agar menjadi kebiasaan kolektif.
Dari sisi perspektif ekologis, akademisi Universitas Hasanuddin, Eymal Bahsar Demmallino, menekankan tanggung jawab manusia sebagai khalifatul fil ard yang menuntut keterlibatan aktif menjaga keseimbangan alam. Ia mendorong perubahan cara pandang terhadap sampah.
“Sampah bukan sesuatu yang menjijikkan, tetapi sumber daya yang dapat dikelola,” ujarnya. Eymal juga mengingatkan agar tempat pembuangan akhir tidak semata dipahami sebagai lokasi penimbunan, melainkan ruang pengolahan yang dapat bernilai ekonomi.
Pandangan serupa disampaikan Aditya Rahman KN dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Ia menilai sistem pengelolaan sampah selama ini terlalu bertumpu di hilir. Karena itu, perbaikan harus dimulai dari rumah tangga dengan dukungan kolaborasi lintas pihak.
“Sampah seharusnya dilihat sebagai profit center, bukan cost center,” kata Aditya.
Dalam konteks pendidikan, Sulfasyah dari Lembaga Penelitian dan Pengembangan PWA Sulsel yang juga akademisi Universitas Muhammadiyah Makassar menekankan pentingnya pembentukan makna agar perubahan perilaku berlangsung menetap.
“Anak tidak cukup hanya diberi tahu, tetapi perlu diajak memahami makna pentingnya mengelola sampah,” ujarnya. Ia menilai jaringan pendidikan ‘Aisyiyah memiliki posisi strategis menanamkan budaya minim sampah sejak dini.
Sementara itu, Faidah Azuz dari Universitas Bosowa Makassar menyoroti keteladanan sosial sebagai kunci. Praktik sederhana—seperti membawa tumbler saat rapat atau tidak berlebihan menggunakan air saat berwudu—dinilai dapat membangun norma baru bila dilakukan bersama.
“‘Aisyiyah memiliki kekuatan solidaritas untuk menjadi teladan. Ketika satu kebiasaan baik dilakukan bersama, ia dapat menjadi norma sosial baru,” kata Faidah.
Seminar yang diikuti 474 peserta dari unsur ‘Aisyiyah dan masyarakat umum itu ditutup dengan pembacaan Deklarasi Bersama Gerakan Peduli Sampah Berkelanjutan oleh Ketua LLHPB PWA Sulsel, Erma Suryani Sahabuddin. Deklarasi menegaskan komitmen lintas pihak—pemerintah, akademisi, dan gerakan perempuan ‘Aisyiyah—untuk mendorong pengelolaan sampah sebagai agenda peradaban, bukan semata isu teknis lingkungan.
Moderator Fatmawati A. Mappasere dari Universitas Muhammadiyah Makassar merangkum bahwa gerakan “Sampah Tuntas” diarahkan menjadi kerja kolektif berkelanjutan—bermula dari rumah, bertumbuh di komunitas, lalu menguat sebagai kesadaran publik. (Hadi/Nafisa)
