PURWOREJO, Suara Muhammadiyah – Pimpinan Daerah `Aisyiyah (PDA) Purworejo menggelar Seminar Pendidikan Politik Perempuan pada Ahad (16/11) di Auditorium Kasman Singodimedjo Universitas Muhammadiyah Purworejo. Mengusung tema “Gerakan Perempuan Aisyiyah untuk Politik Keadilan dan Kemanusiaan”, kegiatan ini menjadi ruang diskusi strategis untuk mendorong peningkatan kapasitas politik perempuan di tingkat daerah.
Acara tersebut diikuti sekitar 500 peserta yang berasal dari berbagai unsur Aisyiyah, seperti Pimpinan Daerah, Cabang, dan Ranting Aisyiyah; kepala sekolah Amal Usaha Aisyiyah; komunitas dan organisasi perempuan Muhammadiyah; pegawai RSU Aisyiyah; serta organisasi otonom Muhammadiyah. Jumlah kehadiran yang besar menunjukkan antusiasme perempuan Purworejo untuk memahami peran mereka dalam dinamika politik nasional maupun daerah.
Ketua PDA Purworejo Nur Ngazizah menjelaskan bahwa seminar ini bertujuan memperkuat kesadaran politik perempuan. “Perempuan harus memahami sistem politik dan demokrasi agar dapat berpartisipasi secara aktif, baik sebagai pemilih maupun sebagai pengambil kebijakan,” ujarnya dalam sambutan. Ia menegaskan bahwa selama ini partisipasi politik perempuan masih tertinggal karena berbagai hambatan struktural dan kultural.
Nur Ngazizah menyampaikan bahwa pendidikan politik bagi aktivis 'Aisyiyah bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif perempuan dalam bidang politik. Ia menegaskan bahwa keterlibatan politik tidak hanya sebatas masuk partai politik, namun juga melalui kontribusi dan kolaborasi nyata dalam pembangunan daerah, terutama dalam kebijakan yang berpihak pada perempuan dan anak.
Ia juga menjelaskan bahwa pemberdayaan perempuan dan anak sangat dekat dengan peran 'Aisyiyah hingga ke tingkat paling bawah seperti dasawisma, PKK, serta desa atau kelurahan. Menurutnya, bukan politik yang bersifat pragmatis yang harus diutamakan, melainkan strategi yang memungkinkan perempuan berperan aktif di masyarakat sehingga terwujud perempuan berkemajuan.
“Harapannya selepas mengikuti pendidikan politik kali ini semakin bisa bergerak di cabang dan ranting untuk membangun Purworejo, dimana semua perempuan aktif dan berdaya di masyarakat untuk mensejahterakan umat,” ujarnya.
Menurutnya, beberapa faktor yang menghambat perempuan terjun ke dunia politik antara lain minimnya literasi politik, kurangnya dukungan lingkungan, serta kuatnya budaya patriarki yang membatasi peluang perempuan untuk tampil. Karena itu, ia berharap seminar ini menjadi momentum bagi perempuan untuk membangun kepercayaan diri dan memperluas pengetahuan politik mereka.
Selain itu, tujuan kegiatan ini mencakup upaya membentuk jejaring antarperempuan, meningkatkan kewaspadaan terhadap paham radikal dan terorisme, memahami proses legislasi, serta membangun motivasi agar perempuan berani tampil sebagai pemimpin. Seminar ini juga diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran politik perempuan guna mewujudkan pemilu yang lebih inklusif.
Sebelum memasuki sesi materi, acara dibuka dengan pra-acara yang menampilkan kreativitas siswa-siswi PAUD Aisyiyah dan SD Aisyiyah Unggulan Purworejo. Selain itu, PDA Purworejo juga meluncurkan sejumlah program majelis dan lembaga yang bergerak dalam bidang sosial, pendidikan, dan pemberdayaan perempuan.
Di sela-sela kegiatan, dilakukan pula pengukuhan 43 kepala sekolah Amal Usaha Aisyiyah dari TK dan PAUD se-Kabupaten Purworejo. Pengukuhan ini menjadi simbol penguatan peran perempuan dalam dunia pendidikan. Acara juga dimeriahkan dengan pemotongan tumpeng sebagai bentuk syukur Milad Muhammadiyah ke-113, serta launching lagu cahaya dunia dari LBSO PDA Purworejo,bazar UMKM dan juga menyanyikan bersama lagu panggilan jihad dan launching Lagu Perempuan Berkemajuan yang menjadi representasi semangat pemberdayaan perempuan dalam Aisyiyah.
Seminar ini menghadirkan narasumber dari berbagai sektor pemerintahan, lembaga pemilu, organisasi masyarakat, hingga komisioner perlindungan anak. Kehadiran narasumber yang beragam memberikan sudut pandang komprehensif terkait posisi dan peran perempuan dalam dunia politik.
Bupati Purworejo, Hj. Yuli Hastuti, S.H., menyampaikan materi mengenai Peran Perempuan dalam Pembangunan Daerah: Pengalaman dan Tantangan. Dalam paparannya, ia menekankan bahwa pembangunan tidak dapat berjalan optimal tanpa melibatkan perempuan.
“Perempuan memiliki perspektif yang khas dan sangat dibutuhkan dalam merumuskan kebijakan publik. Mereka mampu menjadi agen perubahan yang membawa kemajuan daerah,” ujarnya. Ia juga menceritakan pengalaman selama memimpin pemerintahan daerah, termasuk tantangan dalam memperluas peran perempuan di bidang publik.
Plt. Kepala Kesbangpol Kabupaten Purworejo, Agus Miswanto, S.IP., M.Si., mengingatkan bahaya radikalisme dan terorisme yang kini banyak menyebar melalui media sosial. Dalam materinya, ia menyampaikan bahwa perempuan sering menjadi sasaran penyebaran paham ekstrem.
“Perempuan memiliki peran besar dalam menjaga ketahanan keluarga. Literasi digital adalah benteng utama untuk mencegah penyebaran ideologi berbahaya,” ujarnya. Ia mendorong peserta agar lebih kritis terhadap konten keagamaan yang mereka terima, terutama di platform digital.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Purworejo memaparkan pentingnya perempuan terlibat dalam proses legislasi. Menurutnya, kebijakan publik akan lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat apabila ada keterwakilan perempuan dalam penyusunannya.
Ia menjelaskan bahwa perempuan sering menjadi kelompok yang terdampak kebijakan, sehingga mereka berhak menyuarakan kepentingan melalui jalur legislasi. “Keterlibatan perempuan bukan hanya soal kuota, tetapi bagaimana mereka dapat mengadvokasi isu-isu masyarakat secara efektif,” katanya.
Ketua KPU Purworejo, Jarot Sarwosambodo, S.E., menekankan pentingnya kesadaran politik perempuan menjelang pemilu. Ia mengajak peserta untuk menjadi pemilih cerdas serta memahami mekanisme pemilu agar tidak mudah terpengaruh informasi keliru.
“Kesadaran politik akan mendukung terwujudnya pemilu yang inklusif. Pemilu yang inklusif berarti memberi ruang seluas-luasnya bagi perempuan, baik sebagai pemilih maupun calon pemimpin. Keterlibatan perempuan adalah indikator kualitas demokrasi,” ujarnya.
Komisioner KPAI, Dr. Dyah Puspitarini, S.Pd., M.Pd., membagikan pengalaman Aisyiyah dalam pemberdayaan perempuan melalui pendidikan politik. Ia menyebut bahwa pendidikan politik berbasis nilai keislaman yang berkemajuan mampu membentuk perempuan yang kritis dan berkarakter.
Sementara itu, Sekretaris MPKSDI PWM Jawa Tengah, Muhammad Zuhron Arofi, M.Pd.I., menegaskan bahwa nilai Islam berkemajuan memberikan kerangka etis bagi perempuan untuk berperan di ruang publik tanpa meninggalkan identitas keagamaannya.
