Jalan Dahlan: Cermin untuk Muhammadiyah Hari Ini
Prof. Syafrimen, M.Ed., Ph.D, Sekretaris Badan Pembina Harian (BPH) Universitas Muhammadiyah Lampung
Di tengah capaian yang membanggakan, Muhammadiyah hari ini tentunya bukan berarti tidak ada tantangan. Tantangan itu ibarat berdiri di sebuah persimpangan yang sangat menentukan. Di satu sisi, Muhammadiyah menjelma menjadi kekuatan institusional yang luar biasa, berkembang ribuan sekolah, ratusan perguruan tinggi, rumah sakit, dan jejaring sosial yang menjangkau hampir seluruh penjuru negeri, bahkan hingga luar negeri. Bagaimanapun di sisi lain, muncul pertanyaan yang sangat mendasar apakah ekspansi ini masih sepenuhnya berpijak pada ruh dakwah yang diwariskan para pendiri? Pertanyaan ini tentunya bukan bermaksud menuding, melainkan sekedar panggilan nurani untuk keberlanjutan. Artikel ini coba memberikan ilustrasi peta jalan menjaga ruh Muhammadiyah, seperti ditunjukkan pada gambar ilustrasi berikut:
Warisan K.H. Ahmad Dahlan, Dari Surau ke Sistem
Kalau kita renungkan secara jujur, Ahmad Dahlan tidak pernah membangun amal usaha sebagai tujuan akhir dalam gerakan dakwah Muhammadiyah. Sekolah, rumah sakit, dan berbagai layanan sosial hanya semata-mata sebagai alat dakwah, bukan simbol kemegahan. Ahmad Dahlan mengajarkan bahwa keberagamaan harus hadir dalam tindakan dan kehidupan nyata. Dari awal Muhammadiyah berdiri sudah melalukan aksi nyata secara serius untuk membebaskan manusia dari kebodohan, kemiskinan, dan ketidakadilan.
Spirit ini kemudian dilanjutkan oleh tokoh-tokoh awal seperti Ki Bagus Hadikusumo dan Fakhruddin, yang selalu berusaha menjaga keseimbangan antara kemurnian nilai dan ketegasan gerakan sosial. Pada fase pertengahan, figur seperti Ahmad Syafii Maarif, Din Syamsuddin menegaskan kembali pentingnya moralitas publik dan kejujuran intelektual dalam gerakan Muhammadiyah. Di era modern saat ini, kepemimpinan Haedar Nashir terus menggaungkan “Islam Berkemajuan”, sebuah upaya menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan akar nilai. Bagaimanapun, realitas hari ini menuntut lebih dari sekadar narasi. Menuntut keberanian untuk melihat secara mendalam ke internal persyarikatan.
Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) merupakan tulang punggung gerakan dakwah. Tetapi di tengah dinamika modern, AUM menghadapi tekanan yang tidak ringan, kompetisi pasar, tuntutan profesionalisme, dan kebutuhan keberlanjutan finansial yang tidak mudah. Dalam perspektif manajemen modern, ini adalah konsekuensi logis dari institutional growth. Namun di sinilah jebakan halus muncul. Ketika logika efisiensi, profitabilitas, dan ekspansi menjadi dominan, perlahan, tanpa disadari ruh dakwah bisa tergeser oleh logika korporasi.
Teori mission drift dalam manajemen organisasi menjelaskan fenomena ini, bahwa organisasi sosial biasanya mulai memudar orientasi awalnya disebabkan oleh pengaruh eksternal dan internal. Realitas ini sudah mulai terasa di tubuh persyarikatan Muhammadiyah saat ini. Ketika biaya pendidikan semakin tinggi, layanan kesehatan terasa semakin eksklusif, ukuran keberhasilan lebih banyak diukur dari surplus finansial berbanding dampak sosial, maka kita patut bertanya apakah kita masih tetap berjalan di jalur yang sama dengan yang dirintis oleh KH. Ahmad Dahlan?
Kolektif-Kolegial, Realitas, Ideologi dan Profesionalisme
Semua warga Muhammadiyah diyakini sangat memahami bahwa Muhammadiyah dibangun atas prinsip kolektif-kolegial. Bagaimanapun dalam praktiknya, belum semua amal usaha berjalan dalam semangat kolektif-kolegial tersebut. Pada beberapa tempat, muncul kecenderungan personalisasi kekuasaan, lemah dan lambatnya regenerasi, bahkan konflik internal yang menggerus energi dakwah yang menjadi substansi gerakan. Teori good governance menyatakan bahwa organisasi yang sehat ditandai oleh tiga hal yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Ketika salah satu melemah, maka kepercayaan akan ikut tergerus.
Lebih jauh, agency theory mengingatkan kita tentang potensi konflik antara pemilik amanah dalam hal ini adalah persyarikatan dan pengelola (manajemen AUM). Tanpa sistem yang jelas, relasi ini bisa berubah menjadi ruang abu-abu yang rawan konflik kepentingan. Kita sangat meyakini bahwa Muhammadiyah tidak kekurangan nilai, yang sering kali lemah adalah sistem yang menjaga nilai itu tetap hidup dalam praktik.
Tradisi Islam, amanah adalah inti dari segala pengelolaan. Namun di era modern, amanah tidak cukup hanya dengan niat baik, pengelolaan harus ditopang oleh sistem yang transparan. Accountability dalam manajemen publik menekankan bahwa organisasi yang mengelola sumber daya publik harus mampu menjelaskan, mempertanggungjawabkan, dan membuka diri terhadap evaluasi. Bagi Muhammadiyah, transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bagian dari gerakan dakwah itu sendiri. Ketika pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka, maka yang terbangun bukan hanya sistem yang sehat, tetapi juga kepercayaan kolektif yang menjadi modal sosial terbesar gerakan ini.
Salah satu tantangan yang sangat nyata saat ini adalah menyatukan kompetensi profesional dan komitmen ideologis. Teori human capital menekankan pentingnya kualitas SDM dalam menentukan keberhasilan sebuah organisasi. Namun dalam organisasi berbasis nilai seperti Muhammadiyah, kualitas itu tidak hanya diukur dari keterampilan teknis, tetapi juga dari kesadaran ideologis. Jika amal usaha diisi oleh profesional yang unggul namun miskin pemahaman nilai, maka organisasi akan kehilangan identitas. Sebaliknya, jika diisi oleh kader yang militan namun kurang kompeten, maka organisasi juga akan tertinggal. Solusinya tentu bukan memilih salah satu, tetapi mengintegrasikan keduanya, membangun profesional yang berideologi, dan kader yang profesional.
Menyatukan yang Besar dan Terpinggirkan
Semua kita juga memahami bahwa pertumbuhan AUM tidak merata. Sebagian melesat menjadi institusi besar, sebagian lagi tertatih di daerah terpencil. Perspektif equity theory, keadilan bukan berarti kesamaan, tetapi keberpihakan pada yang lemah agar semua bisa tumbuh bersama. Jika ketimpangan ini dibiarkan, maka Muhammadiyah berisiko mengalami fragmentasi internal antara yang maju dan yang tertinggal. Ini bukan hanya masalah organisasi, tetapi juga masalah moral. Sejak awal, Muhammadiyah berdiri adalah untuk membela yang lemah.
Menghadapi semua hal yang dipaparkan, Muhammadiyah tidak membutuhkan revolusi yang gaduh, tetapi reformasi yang jujur dan sistemik. Audit menyeluruh, standarisasi tata kelola, pemisahan peran antara pemilik amanah dan pengelola, transparansi keuangan, penguatan ideologisasi SDM, serta solidaritas antar amal usaha. Semua itu bukan sekadar agenda teknis, namun merupakan ikhtiar untuk menjaga ruh gerakan tetap menyala. Merujuk kerangka transformational leadership, perubahan besar hanya bisa diwujudkan jika ada keberanian moral para pemimpin untuk tidak sekadar mempertahankan yang ada, tetapi juga memperbaiki yang keliru.
Muhammadiyah hari ini sudah sangat besar, itu diakui oleh berbagai research professional di dunia. Tetapi sejarah mengajarkan bahwa kebesaran institusi tidak selalu sejalan dengan kedalaman ruh perjuangan atau gerakan. Pertanyaannya sederhana, namun sangat menentukan:
apakah kita ingin Muhammadiyah hanya dikenang sebagai institusi besar, atau sebagai gerakan yang terus hidup dan mencerahkan? Jawabannya tidak terletak pada retorika dalam pidato, tetapi pada keberanian untuk berbenah. Jika Muhammadiyah ingin terus tetap relevan sesuai dengan tuntutan dan tantangan perkembangan, maka jalan dakwah yang jujur, bersih, dan berpihak pada kemanusiaan harus selalu hidup dalam ruh gerakan lintas generasi.
