BANTUL, Suara Muhammadiyah - Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah kembali menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Risalah Islam Berkemajuan dalam Perspektif Ekonomi Makro dan Mikro. Kegiatan ini berlangsung pada Sabtu (20/9) di Tabligh Institute Muhammadiyah Tamantirto, Kasihan, Bantul. Tema yang diangkat adalah “Meningkatkan Pemahaman dengan Pengayaan Pembacaan Konsep Risalah Islam Berkemajuan dalam berbagai Perspektif.”
FGD ini menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Akhmad Akbar Susamto, Ph.D., anggota LHKP PP Muhammadiyah sekaligus Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam DIY, serta Dr H Riduwan, SE., MAg., Wakil Ketua PWM DIY dan MESDIY. Hadir pula Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah, KH Fathurrahman Kamal, Lc., MSI, dan Anggota Majelis Tabligh PP Muhammadiyah lainnya.
Dalam pengantarnya, Fathurrahman menegaskan bahwa Islam adalah puncak pengakuan universal bagi seluruh manusia. Tidak ada pilihan lain bagi umat manusia kecuali beriltizam dengan Islam, baik dalam aspek moralitas maupun muamalah. Ia mengingatkan bahwa jika umat hanya mengikuti pola pikir Barat, maka akan terjebak dalam problem besar seperti rasionalisme berlebihan, materialisme, dan humanisme sekular.
Menurutnya, tantangan kontemporer semakin kompleks dengan munculnya fenomena saintisme, ateisme baru yang agresif, serta agnostisisme yang menolak kebenaran mutlak. Akibatnya, peradaban modern mengalami kekosongan spiritual, relativisme nilai, dan krisis makna hidup. “Bukan kemiskinan yang aku takutkan atas kalian, bukan juga musuh, tetapi aku takut apabila kekayaan dunia dibentangkan lalu kalian saling berebut hingga mengangkat pedang menebas leher saudara kalian,” kutipnya dari sabda Nabi ﷺ.
Fathurrahman menekankan, Muhammadiyah harus waspada terhadap kekosongan spiritual yang berpotensi memicu konflik internal maupun eksternal. Menurutnya, dokumen asli Muhammadiyah telah menegaskan bahwa modernitas perlu diterima, namun harus direformasi agar tetap selaras dengan prinsip Islam. “Kemajuan dalam pandangan Islam adalah kebaikan yang melahirkan keunggulan, kebahagiaan, dan kehidupan yang berharga,” ujarnya.
Riduwan menyoroti perlunya Muhammadiyah memiliki rumusan ekonomi yang bersumber dari ajaran Islam. Menurutnya, kesempurnaan Islam dalam bidang ekonomi sering kali baru sebatas petunjuk makro yang umum, sementara penerjemahan praktisnya masih terbatas. "Tafsir ayat-ayat ekonomi sebaiknya tidak hanya diserahkan kepada ahli fikih semata, melainkan juga melibatkan pendekatan manajemen dan pemberdayaan berbasis dana sosial," katanya.
Sebagai contoh, ia mengusulkan konsep ekonomi al-Ma’un yang menekankan pemberdayaan masyarakat. Surah al-Ma’un menurutnya tidak hanya berbicara tentang aspek syariah, tetapi juga mengandung spirit manajemen dan distribusi ekonomi. Ia mencontohkan, dalam Islam monopoli tidak identik dengan kapitalisme yang merugikan masyarakat, melainkan bisa bermakna memproduksi secara besar-besaran agar harga menjadi lebih murah dan manfaatnya dirasakan secara luas.
Sementara itu, Akhmad menggarisbawahi pentingnya menerjemahkan gagasan Risalah Islam Berkemajuan ke dalam bidang ekonomi. Ia menilai dokumen Risalah Islam Berkemajuan sangat komprehensif, terutama pada aspek normatif, dan perlu dihubungkan dengan realitas ekonomi. Menurutnya, ekonomi Islam berbeda secara ontologis dengan ekonomi konvensional. "Jika ekonomi modern berangkat dari kelangkaan sumber daya, maka ekonomi Islam berpijak pada amanah manusia sebagai khalifah Allah di bumi," tegasnya.
Ia membagi implementasi ekonomi Islam ke dalam orientasi teoretis dan praktis. Orientasi teoretis bertumpu pada lima prinsip utama: tauhid, transformasi, falah, ilmu, dan integrasi. Sedangkan orientasi praktis menuntut strategi nyata dalam pengelolaan sumber daya yang berbasis ibadah dan pemberdayaan umat. “Pilihan ekonomi dalam Islam bukan semata karena keterbatasan, melainkan karena tanggung jawab amanah dari Allah,” pungkasnya. (Indra)
