Dahlan Rais: Hidup Sejahtera Adalah Hak Seluruh Warga Bangsa

Suara Muhammadiyah

Penulis

0
50
Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dahlan Rais menyampaikan amanatnya dalam pembukaan Rakernas LPCRPM Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin (13/11).

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dahlan Rais menyampaikan amanatnya dalam pembukaan Rakernas LPCRPM Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin (13/11).

BANJARMASIN, Suara Muhammadiyah – Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dahlan Rais dalam amanatnya membuka Rakernas Lembaga Pengembangan Cabang Ranting dan Pembinaan Masjid (LPCRPM) mengatakan, bahwa dalam konteks kehidupan bernegara, aspek kesejahteraan menjadi sesuatu yang sangat penting dan tak dapat diabaikan oleh siapa saja, baik oleh mereka yang berkuasa maupun rakyat kecil di desa-desa. Di negara-negara yang menganut Welfare-State, mereka mempunyai mantra solidarity and equality. Kedua hal ini ditanamkan dengan sungguh-sungguh kepada warganya. 

Melalui sistem tersebut, negara yang bersangkutan berkewajiban menjamin setiap individu maupun keluarga tanpa membedakan status sosialnya. Hal ini dilakukan agar seluruh warganya bisa memperoleh akses pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, tunjangan pengangguran dan lain-lain serta memberikan perlindungan sosial bagi seluruh warganya. 

Di negara dengan dua mantra tersebut menurut Dahlan dapat hidup sejahtera karena memiliki kesadaran dan semangat yang sama, dimana yang kuat bersedia membantu yang lemah. Sehingga terjalinlah relasi sosial yang kuat antara mereka yang berkewajiban membantu dengan mereka yang memerlukan bantuan. 

Untuk mewujudkan kesejahteraan itu, sebagaimana tema Milad 113 Muhammadiyah “Memajukan Kesejahteraan Bangsa” perlu adanya komitmen yang kuat antara pemimpin dengan rakyatnya. “Ini menjadi tantangan kita bersama,” tegasnya. 

Melangkah lebih jauh dengan pandangan yang cukup sederhana, bukan bermaksud menyederhanakan Dahlan mengatakan bahwa kunci dari masalah kesejahteraan yang kunjung datang kepada mereka yang mengharapkannya disebabkan oleh manusia dan sistem yang tidak mendukung ke arah tersebut. 

Ia pun mengkritik jalannya pemerintahan yang selama ini belum konsen kepada masalah kesejahteraan secara serius.  “Seorang anggota DPR itu kan tidak boleh menyampaikan aspirasi pribadinya. Kalau nekat, yang bersangkutan akan ditegur oleh fraksinya sendiri. Sehingga yang terjadi adalah, mereka menyuarakan kepentingan fraksi masing-masing,” ujarnya. 

Melihat kenyataan tersebut, ia mendorong agar sistem pengawasan diperketat. Mengembalikan arah kesejahteraan sesuai dengan yang diimpikan oleh bangsa Indonesia. (diko)


Komentar

Berita Lainnya

Berita Terkait

Tentang Politik, Pemerintahan, Partai, Dll

Berita

MEDAN, Suara Muhammadiyah - Empat orang tim Pengabdian Masyarakat internasional FAI UMSU kembali mel....

Suara Muhammadiyah

25 December 2024

Berita

JAKARTA, Suara Muhammadiyah – Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhadjir Effendy mengatakan, s....

Suara Muhammadiyah

16 November 2024

Berita

CILACAP, Suara Muhammadiyah - Pimpinan Daerah 085 Perguruan Seni Bela Diri Indonesia Tapak Suci....

Suara Muhammadiyah

26 December 2023

Berita

JAKARTA, Suara Muhammadiyah - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta....

Suara Muhammadiyah

7 November 2024

Berita

BANDUNG, Suara Muhammadiyah — Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung su....

Suara Muhammadiyah

22 July 2024

Tentang

© Copyright . Suara Muhammadiyah