JAKARTA, Suara Muhammadiyah - Asosiasi Program Studi Administrasi Negara dan Administrasi Publik (APSANAP) Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah (PTMA), menggelar Kuliah Umum secara hybrid di Aula Kasman Singodimedjo, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (FISIP UMJ), Senin (22/07/2024).
Kuliah Umum bertajuk "Strategi Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia Emas 2045" tersebut, menghadirkan narasumber Plt. Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) Dr. Muhammad Taufiq, DEA.
Wakil Rektor I UMJ Dr. Muhammad Hadi, M.Kep., menyampaikan dalam sambutan acara ini tema yang diangkat dalam Kuliah Umum sangat tepat. Menurut Hadi, SDM yang baik untuk Indonesia Emas adalah yang memiliki jiwa kepemimpinan untuk diri sendiri dan orang lain.
"Menjadi pemimpin itu memiliki dua hal, yaitu cermin dan jendela. Kalau salah, harus bercermin. Sedangkan, kalau benar, harus menyampaikan apresiasi ke jajaran. Prinsip ini jangan dibalik ketika menjadi pimpinan," tutur Hadi.
Ketua APSANAP PTMA Dr. Izzatusolekha, M.Si., melaporkan bahwa Pembukaan Sertifikasi Analis Kebijakan dan Kuliah Umum ini diselenggarakan atas inisiasi APSANAP PTMA yang melibatkan 17 PTMA.
"Tujuannya dari kegiatan untuk disiapkan sebagai asesor analis kebijakan yang akhirnya membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) analis kebijakan di 17 PTMA. LSP ini dapat memberikan sertifikasi bagi lulusan sarjana magister dan doktor di PTMA di tengah persaingan ketat dan arus globalisasi. Kita perlu mempersiapkan kompetensi lulusan yang profesional dan bisa berdaya saing. Kedepannya kita harapkan untuk terus berkolaborasi dengan LAN RI dalam pembuatan program lain," jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan (PUSAKA) LAN RI Yogi Suwarno, Ph.D, mengutarakan beberapa urgensi Lembaga Sertifikasi Profesi.
Pertama, untuk memastikan rekognisi, kompetensi, dan profesionalisme. Kedua, relevansi dengan perkembangan dan dinamika profesi. Ketiga, pengakuan dan kredibilitas. Keempat, peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian masyarakat, dan kelima, sertifikasi ini menjadi modal awal untuk terbentuk LSP P1 di PTMA lainnya.
"Kami yakin bahwa Muhammadiyah dan Aisyiyah melalui perguruan tingginya dapat menghadirkan lulusan yang memiliki kompetensi dengan baik dan semoga pembentukan LSP ini bermanfaat untuk kita semua," ujar Yogi.
Dalam paparannya, Taufiq membahas tentang pentingnya kepemimpinan yang kolaboratif hingga pengaruh ekonomi di 2045.
Ia mengatakan, bangsa Indonesia harus memiliki pemimpin yang berkolaborasi dan berkoalisi untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas. Hal ini dapat dimulai dengan mengubah pola pikir bahwa 2045 adalah waktu yang tidak lama dan harus bisa dimanfaatkan dengan bonus demografi yang berkompeten, serta pengelolaan sumber daya alam yang benar.
Taufiq menegaskan ada lima konsep ekonomi yang perlu dilakukan oleh bangsa Indonesia saat ini untuk menopang Visi 2045. Pertama, ekonomi digital. Kedua, ekonomi hijau. Ketiga, ekonomi oranye, dan keempat, ekonomi biru.
"Untuk menjalankan konsep ekonomi tersebut, SDM bangsa Indonesia harus mempunyai kemampuan leart to learn, paham digital, mempunya inovasi, problem solving, dan berpikir sistematis. Namun, yang terpenting adalah leadership dengan memiliki pemikiran yang visioner," jelasnya.
Lebih lanjut, Taufiq mengingatkan mahasiswa, jika berkuliah harus memiliki jiwa kepemimpinan, jangan menjadi aktivis saja. Terlebih, jika sudah lulus nanti harus memiliki ijazah yang ditunjang dengan kompetensi dari sertifikasi, agar keahliannya dapat digunakan untuk bekerja.
Kuliah Umum turut dihadiri Dekan FISIP UMJ Prof. Dr. Evi Satispi, M.Si. dan diikuti sebanyak 282 civitas academica dari 17 PTMA, antara lain UMSU, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Universitas Muhammadiyah Sorong, Universitas Muhammadiyah Sinjai, UMS Sidenreng Rappang, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, UMMI dan UMJ.
Sebelumnya, UMJ menjadi salah satu dari 17 PTMA yang tergabung dalam APSANAP yang menandatangani nota kesepahaman dengan LAN RI di Yogyakarta, Sabtu (11/05/2024). Kesepakatan ini dilakukan dalam rangka penguatan caturdarma PTMA melalui penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan kompetensi, serta sertifikasi kompetensi Analisis Kebijakan tingkat pertama.
