JAKARTA, Suara Muhammadiyah — Dalam rangka menyambut agenda Walk for Peace and Climate Justice, Eco Bhinneka Muhammadiyah menyelenggarakan diskusi publik edisi kedua bertajuk “Perjuangan Perempuan Pembela Tanah Air”. Diskusi ini bertujuan menggali pemahaman tentang keterkaitan perempuan dengan tanah air, tantangan berlapis yang dihadapi oleh perempuan dan penyandang disabilitas, serta peran strategis mereka dalam mendorong perubahan sosial.
Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini yaitu Dati Fatimah (Peneliti dan Konsultan Gender) dan Nurhayati Ratna Sari Dewi (Sekretaris III Himpunan Difabel Muhammadiyah/HIDIMU Pusat), dengan Pritty Dwi Arlista dari HIDIMU sebagai moderator.
Dalam pemaparannya, Dati Fatimah mengajak peserta untuk merefleksikan semangat Iduladha, terutama dari kisah Siti Hajar, sebagai simbol perjuangan menjaga kehidupan. “Jihad Siti Hajar adalah jihad menjaga kehidupan, dan ini relevan dengan perjuangan perempuan hari ini dalam menghadapi krisis iklim,” terangnya.
Hal ini, lanjut Dati, sekaligus menunjukkan pengakuan agama akan pentingnya jihad menjaga kehidupan. “Jihad ini mencakup langkah sederhana dan sehari-hari, seperti memastikan pangan dan air untuk keluarga. Pandangan yang sama, sangat bisa ditelusur di berbagai agama dan keyakinan lainnya,” ungkap Dati.
Menurut Dati, perubahan iklim bukan hanya isu lingkungan tetapi juga persoalan keadilan sosial dan keberlangsungan hidup, terutama bagi kelompok rentan. Ia menyebutkan data dari World Meteorological Organization yang menunjukkan lebih dari 184.000 jiwa meninggal akibat cuaca ekstrem sepanjang 2010–2019.
Di Indonesia sendiri, bencana seperti banjir, kebakaran hutan, dan cuaca ekstrem menjadi peristiwa yang paling sering terjadi hingga 2024. Namun, Dati menekankan bahwa dampaknya tidak merata. “Perempuan dan kelompok disabilitas menghadapi kerentanan yang jauh lebih besar,” ujarnya.
Dati juga memaparkan hasil penelitiannya tahun 2018 di Tambaklorok dan Ogan Komering Ilir, yang menunjukkan bagaimana perempuan menanggung beban berlapis dalam mengelola konsumsi pangan, air, energi, hingga keuangan keluarga di tengah krisis iklim. Ia menegaskan pentingnya memperkuat peran anak muda, khususnya generasi Z yang semakin sadar terhadap konsumsi ramah lingkungan, untuk mendorong aktivisme iklim yang lebih adil dan partisipatif.
Sementara itu, Nurhayati Ratna Sari Dewi menyampaikan bahwa perempuan penyandang disabilitas kerap menghadapi diskriminasi ganda yang menghambat partisipasi mereka dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Ia mengawali paparannya dengan menjelaskan definisi penyandang disabilitas berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016, yaitu setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang, dalam berinteraksi dengan lingkungan, dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat.
"Perempuan disabilitas sering kali menghadapi tantangan berlapis karena identitas ganda mereka. Kami tidak hanya menghadapi stigma sebagai perempuan, tapi juga sebagai difabel. Ini membuat akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan ruang publik menjadi jauh lebih sempit,” ujar Nurhayati.
Menurut Nurhayati, terdapat beberapa ragam disabilitas. “Ragam disabilitas sangat beragam—mulai dari fisik, intelektual, mental, hingga sensorik. Namun, yang sering luput dari perhatian adalah disabilitas psikososial, yang sangat jarang diberikan ruang dalam dunia kerja maupun layanan publik,” ungkapnya.
Nurhayati menyoroti pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang ramah disabilitas. “Kami membutuhkan dukungan nyata, seperti pelatihan kerja yang disertai pendampingan psikososial, sistem kerja dari rumah, dan jam kerja yang fleksibel. Inilah bentuk akomodasi yang inklusif dan realistis,” imbuhnya.
Ia juga menekankan pentingnya aksesibilitas transportasi publik. “Transportasi umum yang aksesibel bukan hanya memudahkan mobilitas, tetapi juga menunjukkan bahwa negara hadir untuk semua warga, termasuk kami yang difabel. Jika transportasi ramah disabilitas diperluas, maka ruang partisipasi kami dalam masyarakat juga akan semakin terbuka,” tegas Nurhayati.
Perempuan dan penyandang disabilitas, dengan segala tantangan yang mereka hadapi, justru tampil sebagai penjaga kehidupan—melestarikan tanah dan air melalui ketangguhan sehari-hari yang sering luput terlihat. Dalam menghadapi krisis iklim, mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga menggerakkan perubahan sosial yang adil dan inklusif demi masa depan bumi yang lestari.
Kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta dari berbagai organisasi kepemudaan lintas iman dan komunitas penyandang disabilitas. Sepekan setelah pertemuan ini, para peserta akan mengikuti sosialisasi cara berinteraksi dengan kelompok difabel, dan pekan berikutnya dilanjutkan dengan agenda Walk for Peace and Climate Justice.
Diskusi ini juga merupakan bagian dari program SMILE (Strengthening Youth Multifaith Leader Initiative on Climate Justice through Ecofeminism), sebuah inisiatif Eco Bhinneka Muhammadiyah untuk memperkuat kapasitas pemuda lintas iman dalam mengintegrasikan nilai spiritual, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. (diko)
