YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah - Satu dekade pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) dinilai masih menyisakan berbagai persoalan substansial. Unit Kegiatan Mahasiswa Kelompok Penelitian Mahasiswa (KPM) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menegaskan pentingnya kritik akademik terhadap indikator dan data pembangunan global melalui penyelenggaraan KPM International SDGs Competition 2026.
Mengusung tema A Decade of SDGs: Reflecting the Journey, Accelerating the Goals, kompetisi yang dibuka pada Selasa (10/2) ini mendorong evaluasi kritis terhadap satu dekade implementasi SDGs sekaligus percepatan solusi pembangunan berbasis inovasi dan riset.
Direktur Direktorat Kemahasiswaan dan Karier (DKK) UMY, Zain Maulana, menilai capaian SDGs selama ini kerap terjebak pada pendekatan angka yang bersifat superfisial dan tidak selalu merepresentasikan realitas sosial di lapangan. Menurutnya, persoalan utama bukan sekadar terpenuhinya target SDGs, melainkan bagaimana indikator pembangunan tersebut dirumuskan dan dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan.
“Banyak indikator SDGs masih bias dan sangat western-centric. Akibatnya, capaian yang ditampilkan sering kali tidak substansial dan berpotensi menyesatkan kebijakan publik,” ujar Zain dalam sambutannya.
Ia menambahkan, persoalan metodologis yang serius serta penggunaan data yang tidak akurat berisiko membuat kebijakan pembangunan tidak menyentuh kelompok masyarakat yang seharusnya menjadi sasaran utama.
“Di sinilah peran mahasiswa menjadi penting. Bukan hanya sebagai konsumen data, tetapi juga sebagai pihak yang mengkritisi, menguji, dan menawarkan perspektif alternatif berbasis riset,” tegasnya.
Kesadaran akan tanggung jawab tersebut menjadi dasar penyelenggaraan KPM International SDGs Competition 2026. Steering Committee KPM UMY, Muhammad Syafri Laudiu, menyampaikan bahwa kompetisi ini merupakan bentuk tanggung jawab mahasiswa sebagai kaum terdidik untuk menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat, tidak berhenti pada capaian prestasi akademik semata.
Menurutnya, kompetisi ini tidak dirancang sebagai agenda seremonial, melainkan sebagai ruang refleksi dan akselerasi pencapaian SDGs menjelang 2030.
“Laporan SDGs tahun 2025 menunjukkan bahwa implementasi pembangunan berkelanjutan masih jauh dari ideal. Karena itu, kami mendorong refleksi sekaligus akselerasi melalui gagasan dan inovasi yang konkret,” jelasnya.
Perlu Tata Kelola Lebih Baik
Sementara itu, kemajuan teknologi tidak serta-merta mempercepat pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) apabila tidak disertai tata kelola yang tepat dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan. Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Hilirisasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. Med., dr. Supriyantiningsih, Sp.OG., M.Kes, mengingatkan bahwa teknologi justru berpotensi menimbulkan persoalan baru apabila digunakan tanpa integrasi dan kehati-hatian.
Menurut dosen yang akrab disapa Upi tersebut, teknologi, termasuk kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan digitalisasi, pada dasarnya berfungsi sebagai akselerator, bukan tujuan akhir pembangunan. Tanpa tata kelola yang kuat, pemanfaatan teknologi berisiko melahirkan kebijakan yang keliru dan berdampak luas bagi masyarakat.
“Teknologi itu bukan keajaiban. Perannya hanya sebagai alat. Jika data yang digunakan keliru atau disalahpahami, maka keputusan dan kebijakan yang dihasilkan juga berpotensi menyesatkan,” ujarnya saat menjadi pembicara dalam Kick Off KPM International SDGs Competition 2026.
Ia mencontohkan maraknya informasi kesehatan di media sosial yang kerap dijadikan rujukan publik tanpa dasar ilmiah yang memadai. Fenomena tersebut menunjukkan bagaimana teknologi mampu mempercepat penyebaran informasi sekaligus memperbesar risiko misinformasi yang berdampak langsung pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam konteks SDGs, Upi menilai tantangan utama bukan terletak pada ketersediaan teknologi, melainkan pada kegagalan menghubungkan data, kebijakan, komunitas, dan aksi nyata di lapangan. Tanpa integrasi yang kuat, teknologi justru dapat memperlebar ketimpangan dan memperlambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
“Teknologi harus dipandu oleh nilai kolaborasi, inklusivitas, dan tanggung jawab. Jika tidak, ia justru bisa menjadi sumber ketimpangan baru,” tegasnya.
Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UMY tersebut juga menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam memastikan pemanfaatan teknologi yang berbasis riset dan bukti ilmiah. Menurutnya, riset tidak boleh berhenti pada publikasi semata, tetapi harus diterjemahkan menjadi solusi yang berdampak dan berkelanjutan.
KPM International SDGs Competition 2026 yang akan berlangsung hingga Mei 2026 dinilai dapat mendorong mahasiswa menjadi inovator sekaligus agen perubahan. Kompetisi internasional ini dirancang untuk melahirkan gagasan dan inovasi yang tidak hanya unggul secara teknologi, tetapi juga relevan secara sosial serta mampu menjawab tantangan nyata pembangunan berkelanjutan.
“Mahasiswa harus menjadi inovator yang berpikir sistemik, dan hal itu dapat diasah melalui kompetisi ini. Tujuannya bukan sekadar menghasilkan proyek sesaat, karena SDGs menuntut dampak nyata, bukan sekadar aktivitas,” pungkasnya.
Rangkaian KPM International SDGs Competition 2026 berlangsung dari Februari hingga Mei 2026, meliputi proses seleksi dan final presentasi inovator, Innovation Summit, SDGs Festival, hingga malam penganugerahan. Seluruh rangkaian kegiatan ini didukung melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian PPN. (ID)
