SINERGITAS GERAKAN EKONOMI: Dari Debat Milik Siapa ke Gerakan Ekonomi Jamaah
Oleh: Suwatno Ibnu Sudihardjo, Inisiator Aspirasimu, Pegiat UMKM Jawa Tengah
“Lha wong kita itu baru mulai, tumbuh saja belum kok sudah sibuk berdebat tentang perbedaan…hehehe, terlalu sumir..!”
Kyai Khafid Sirotudin, Ketua LP-UMKM PWM Jawa Tengah.
Begitulah pesan ringan tapi menohok yang saya tangkap dalam obrolan dengan Ketua LPUMKM PWM Jawa Tengah yang dikenal sederhana tapi berpikiran tajam.
Pesan ini lahir dari keprihatinan beliau terhadap kebiasaan sebagian warga Muhammadiyah yang terlalu cepat memperdebatkan bentuk, padahal substansinya belum matang.
Baru Tumbuh, Kok Sudah Berebut Pot Bunga
Kata Kyai Khafid, “Rasanya terlalu sumir apabila kita sejak awal sudah berdebat hebat soal kelembagaan pelaku dan organisasi bisnis di lingkungan Muhammadiyah, sementara kapasitas bisnis berjamaah kita belum terlalu besar untuk dikapitalisasi menjadi konglomerasi.”
Benar juga.
Kalau istilah beliau dipinjam, kita ini baru menanam biji ekonomi umat, belum waktunya mengukur hasil panen. Tapi entah kenapa, sudah ada yang ribut soal bentuk karungnya. Hehehe...
Coba lihat realitas lapangan:
Di sektor Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), muncul berbagai merk produk dengan ujung “mu” selain Suli-5, diantaranya:
Toyamu, Moyamu, Airmu, Segarmu. Semua dengan niat baik, semua baru mulai tumbuh, tapi sudah sempat diperdebatkan, “ini milik Persyarikatan atau milik warga?”
Di sektor makanan cepat saji, muncul ide kreatif seperti MieMu, Mie LezatMu, dan beberapa merek lain. Tapi lagi-lagi, bagaimana caranya membuat cita rasa yang menyamai merk mi instan pemimpin pasar, bagaimana membuat produk dengan harga bersaing, strategi dan cara merebut "market share", melainkan sebuah pertanyaan “yang ini di bawah siapa?”
Di ritel modern, ada TokoMu, Suryamart, Logmart dan MentariMart. Hal ini menandakan semangat wirausaha warga Muhammadiyah mulai hidup. Tetapi yang kadang terdengar justru debat antar logo, bukan sinergi antar jaringan.
Di lembaga keuangan, ada BTM (Baitut Tamwil Muhammadiyah), BMT (Baitul Maal wa Tamwil), dan BPRS yang semuanya membawa simbol Muhammadiyah.
Namun faktanya, belum semua saling terkoneksi secara sistemik. Padahal kalau bersinergi, kekuatan permodalan umat bisa mencapai Ratusan Miliar Rupiah di setiap wilayah.
Di sisi lain, warga Muhammadiyah juga banyak yang sudah lama punya Biro Umroh dan Haji. Justru yang dimiliki warga dan kader Muhammadiyah inilah yang lebih dulu eksis sebelum terdapat PT. Biro Umroh-Haji yang dikelola resmi oleh Persyarikatan. Tapi lagi-lagi muncul pertanyaan klasik: “itu milik persyarikatan atau milik warga?”
Hehehe…bukankah lebih penting siapa yang diberdayakan, siapa saja penerima manfaat, daripada siapa yang dicantumkan di Akta Perusahaan?
Ekonomi Jamaah: Bukan Milik Siapa, Tapi Untuk Siapa
Kyai Khafid menegaskan, bahwa semua ini tidak perlu menjadi sumber perselisihan apalagi perpecahan. Tetapi harus menjadi ruang sinergi gerakan ekonomi.
Dalam tulisannya berjudul “JSM, SUMU dan PUPUKMU”, beliau mengingatkan: “Kehadiran beberapa forum atau wadah saudagar, pelaku bisnis, pedagang, pengusaha di lingkungan Persyarikatan adalah sesuatu yang patut disyukuri. Sambil berjalan dan melakukan berbagai kegiatan bisnis berjamaah ‘learning by doing’, kita akan bertemu satu titik: sinergi gerakan ekonomi yang menjadi pilar ekonomi Persyarikatan.”
Artinya, kita belum saatnya membandingkan wadah, tapi menyatukan arah.
Entah namanya JSM (Jaringan Saudagar Muhammadiyah), SUMU (Serikat Usaha Muhammadiyah), atau PUPUKMU (Perhimpunan Pelaku Usaha Kecil dan Menengah Muhammadiyah) — semuanya adalah bagian dari satu cita-cita besar:
membangun pilar dakwah ekonomi, melengkapi dakwah di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial.
Dari JSM ke SUMU hingga PUPUKMU: Sebuah Ekosistem Yang Sedang Tumbuh
Mari kita lihat struktur gerakan ini secara kronologis:
1. JSM (Jaringan Saudagar Muhammadiyah) lahir pasca Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar (2015).
JSM menjadi wadah interaksi saudagar Muhammadiyah untuk memajukan ekonomi umat.
Walau sempat redup di Daerah, JSM telah menanam kesadaran pentingnya bisnis berjamaah.
2. SUMU (Serikat Usaha Muhammadiyah) lahir pada April 2023 atas prakarsa PP Muhammadiyah di bawah LP-UMKM.
SUMU terbuka bagi semua pelaku usaha — baik warga Muhammadiyah, non-Muhammadiyah dan non muslim— sebagai komunitas sinergi dan berbagi pengalaman.
3. PUPUKMU (Perhimpunan Pelaku Usaha Kecil dan Menengah Muhammadiyah) Jawa Tengah diluncurkan pada Oktober 2023, dalam Rakerwil LP-UMKM PWM Jawa Tengah.
Lahir berdasarkan Data BPS yang mencatat 1,45 juta unit UMKM di Jawa Tengah, terbesar kedua di Indonesia setelah Jawa Barat.
Sebagian besar pelakunya adalah perempuan —para pejuang ekonomi keluarga, banyak di antaranya adalah ibu muda NA, warga Aisyiyah, guru TK ABA dan single parent.
Melalui PUPUKMU, LP-UMKM Jawa Tengah ingin menghadirkan data sahih kelompok sasaran dan sebagai wadah pemberdayaan nyata. Tidak hanya mengajarkan cara berdagang, tetapi juga menguatkan jejaring, literasi keuangan, dan akses pasar digital.
Sinergitas: Dari Ego ke Ekosistem
Kyai Khafid sering menekankan bahwa yang perlu dibangun bukan kompetisi antar warga Muhammadiyah, melainkan sinergi kolaborasi untuk umat dan bangsa.
Beliau berkata: “Start-up memang baik untuk mengawali sebuah usaha mikro dan kecil, tetapi untuk bisa bertahan (sustainable) membutuhkan kolaborasi dan inovasi gerakan yang berkelanjutan. Mandiri itu membutuhkan sinergi dari segenap energi gerakan.”
Inilah arah baru dakwah ekonomi Muhammadiyah: membangun ekosistem.
Ekosistem di mana LP-UMKM, MEK Aisyiyah, Nasyiatul Aisyiyah dan Ortom, AUM, PTMA, dan para pengusaha lokal yang saling menopang.
Ekosistem yang menghubungkan sektor riil —dari petani, pengrajin, produsen, pedagang kecil, hingga lembaga keuangan dan koperasi.
BUMWM: Modal Sosial Menuju Kemandirian
Dari sinilah muncul gagasan Badan Usaha Milik Warga Muhammadiyah (BUMWM).
Ini bukan istilah resmi, tapi sebuah fakta yang tumbuh di tengah masyarakat Muhammadiyah.
Sebagaimana BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMWM bisa menjadi wujud konkret dari gerakan ekonomi jamaah yang terhubung dengan AUM (Amal Usaha Muhammadiyah) dan beragam sumber energi persyarikatan.
Bayangkan jika setiap AUM — dari Sekolah, Rumah Sakit/Poliklinik Pratama, PAYM hingga Perguruan Tinggi — mulai menggunakan produk-produk warga Muhammadiyah: air minum, bahan pangan, produk makanan minuman, kain seragam, ATK, hingga layanan keuangan. Ekonomi umat akan bergerak secara otomatis tanpa harus berslogan panjang.
Dari warga, oleh warga, untuk kemakmuran dan kesejahteraan umat.
Kemandirian Ekonomi, Jalan Menuju Kemakmuran Jamaah
Ketika warga dan rakyat sejahtera, maka Persyarikatan pun akan makmur.
Mereka akan mampu berzakat dan berinfaq melalui LAZISMU.
Inilah yang sejalan dengan gagasan Presiden Prabowo Subianto (2019) bahwa “Indonesia butuh banyak orang kaya agar ekonomi bergairah.” Namun tentu saja, orang kaya yang dimaksud adalah orang kaya yang berzakat, berinfak dan memberi manfaat.
Kaya yang berjiwa al-Ma’un, bukan yang lupa berbagi.
Kaya yang berjamaah, bukan individualistik.
Itulah ruh dakwah ekonomi Muhammadiyah.
Dari Debat ke Gerakan
Maka pesan Kyai Khafid kembali terngiang di telinga:
“Semua baru tumbuh, jangan habiskan waktu untuk berdebat tentang perbedaan. Saatnya bangun sinergitas.”
Karena pada akhirnya, bukan nama “Mu”-nya yang menentukan keberkahan. Namun
seberapa besar manfaatnya bagi umat.
AirMu, MieMu, TokoMu, BTM, dan bahkan usaha ultra mikro, mikro dan kecil milik warga Aisyiyah di teras rumah —semuanya adalah bagian dari pohon besar ekonomi Muhammadiyah yang sedang bertumbuh menuju kemandirian dan keberkahan.
“Kalau semua warga Muhammadiyah bersinergi, Insya Allah dakwah kita tidak hanya berkumandang di mimbar, tapi juga berputar di pasar.”
