MAKASSAR, Suara Muhammadiyah - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) yang baru Fadjry Jufry menerima Kartu Tanda Anggota (KTA) Muhammadiyah, Rabu, 15 Januari 2025. Muhammadiyah Sulsel memberikan identitas organisasi itu kepada Pj Gubernur yang notabene pernah aktif ber-Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) beberapa dekade lalu di Universitas Hasanuddin (Unhas).
Fadjry mengunjungi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulsel dalam rangka silaturahmi. selain karena statusnya yang masih baru menjabat, Muhammadiyah Sulsel juga adalah bagian dari Ormas Keagamaan yang aktif berkontribusi untuk kemajuan daerah.
Ia mengawali pembicaraan dengan topik bahasan toleransi antar umat beragama di Sulsel. “Sulsel ini berada pada posisi kedua teraman dalam hal toleransi antar umat beragama, nah prestasi ini pasti melibatkan sejumlah tokoh agama di Sulsel, khususnya orang Muhammadiyah,” ujar dia.
Fadjry sendiri menyadari bahwa Sulsel adalah salah satu wilayah dengan keberagaman warga, mulai suku, budaya dan agama. “Peran Muhammadiyah sangatlah sentral. Kita sadar bahwa memang kita memiliki perbedaan dengan yang lain, tapi yang harus kita temukan adalah persamaan, agar toleransi bisa kita perkuat sama-sama. Mohon bantuannya, kurang lebih dua bulan ini, dalam rangka mengawal transisi kepemimpinan di Sulsel,” pinta Fadjry.
Masukan PWM Sulsel
Wakil Ketua PWM Sulsel, Arifuddin Ahmad mengutarakan sejumlah temuan lapangan, khususnya di sektor pertanian. Selain karena Pj Gubernur adalah pimpinan tertinggi di Sulsel, Arifuddin menyampaikan itu karena Fajdry adalah pejabat di Kementerian Pertanian sekaligus Guru Besar di bidang tersebut.
“Pupuk untuk petani, dalam beberapa waktu terakhir, distribusinya tidak terjadwal dengan baik. Keluhan semacam ini bukan hal baru, sudah berlangsung lama. Saya kira itu perlu dibenahi,” kata Arif.
Guru Besar dari UIN Alauddin Makassar ini juga menyoroti berbagai praktik kecurangan yang dialami petani di Sulsel.
“Kedua, ketika masuk masa panen, kok tiba-tiba komoditas petani ini langsung anjlok. Belum lagi soal kecurangan timbangan, saya pernah mendapati di satu daerah itu, penimbangan hasil pertanian itu dilakukan di malam hari, dan minus timbangan itu biasa sampai 10 Kilo. Saya tanya kenapa bisa begitu, mereka menjawab karena terlalu banyak pajak di jalanan dari pihak-pihak terkait,” ungkap Arif.
Pengalaman itu membuat dirinya merasa bertanggungjawab untuk melaporkannya kepada pihak yang berwenang. “Karena Pj Gubernur kita latar belakangnya adalah bidang pertanian, maka itu akan mudah diselesaikan,” tandas Arif.
Muhammadiyah Tawarkan Kemitraan Bidang Pertanian
Wakil Ketua PWM Sulsel, Mustari Bosra menyampaikan sejumlah Pondok Pesantren Milik Muhammadiyah Sulsel di sejumlah daerah yang memiliki lahan yang cukup luas. Ia menawarkan kerja sama dengan Pj Gubernur Sulsel karena expertise di bidang pertanian.
“Kami perlu sampaikan bahwa Muhammadiyah Sulsel punya Pondok Pesantren berjumlah 33 unit. Salah satunya itu Pesantren Darul Fallaah di Bissoloro yang punya lahan seluas 75 hektar, bisa digunakan untuk pertanian dan peternakan,” kata Mustari.
Menanggapi hal itu, Fadjry Jufry menyebut usulan itu bisa ditindaklanjuti ke Kementerian Pertanian. “Kita bisa menyurat ke Kementerian, apakah nanti bantuannya berupa mesin pertanian, benih dan pupuk. Termasuk juga kalau Muhammadiyah punya lahan berupa sawah, Insyaallah kita bantu,” kata dia.
Namun, karena waktu pertemuan yang terbatas, Fadjry berharap masih ada waktu luang dalam waktu dekat agar keduanya bertemu kembali.
“Nanti kita carikan waktu yang pas untuk bicara lebih teknis, kita MoU, kira-kira apa yang bisa kita kerjakan bersama. Kalau daerah yang lain saja kita bantu di Kementan, Sulsel apalagi, kita Pj di sini,” tandas dia.
