Muhammadiyah dalam Ekosistem Penanggulangan Bencana
Oleh: Randi Syafutra, Dosen Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung & Pengurus MLH Muhammadiyah Bangka Belitung
Rangkaian bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera pada akhir 2025 hingga awal 2026 kembali memperlihatkan wajah paling rentan dari Indonesia sebagai negara rawan bencana. Banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bukan sekadar peristiwa alam, melainkan ujian nyata bagi ketangguhan sistem penanggulangan bencana nasional. Dalam situasi seperti ini, kapasitas negara sering kali diuji hingga batas maksimal, sehingga peran masyarakat sipil menjadi faktor penentu dalam menyelamatkan nyawa dan memulihkan kehidupan warga terdampak.
Di tengah kompleksitas tersebut, Muhammadiyah menempati posisi unik dan strategis. Melalui Lembaga Resiliensi Bencana (LRB) yang dikenal secara internasional sebagai Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), organisasi ini membangun pendekatan penanggulangan bencana yang tidak berhenti pada aksi karitatif, tetapi berakar pada tata kelola, profesionalisme, dan keberlanjutan. Kerja kemanusiaan dipahami sebagai bagian dari sistem pengurangan risiko bencana, bukan sekadar respons darurat.
Hingga Januari 2026, kontribusi MDMC dalam penanganan bencana di Sumatera tercatat signifikan. Operasi kemanusiaan menjangkau 14 kabupaten dan kota dengan lebih dari 14.381 jiwa penerima manfaat. Layanan yang diberikan mencakup pencarian dan pertolongan, evakuasi warga, pelayanan kesehatan darurat, distribusi logistik, penyediaan air bersih dan sanitasi, pendidikan darurat, hingga pembangunan hunian sementara bagi penyintas. Pendekatan ini menunjukkan bahwa bencana dipahami sebagai krisis multidimensi yang memerlukan respons lintas sektor.
Salah satu kekuatan utama Muhammadiyah terletak pada kapasitas medis darurat. Emergency Medical Team (EMT) Muhammadiyah telah memperoleh verifikasi dari World Health Organization (WHO), sebuah pengakuan internasional yang menuntut standar tinggi dalam kompetensi, koordinasi, dan tata kelola layanan kesehatan darurat. Tim ini terhubung langsung dengan jaringan Rumah Sakit Muhammadiyah dan Aisyiyah di berbagai daerah, sehingga memungkinkan mobilisasi tenaga medis profesional dalam waktu singkat. Pada Januari 2026, kolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memungkinkan evakuasi medis menggunakan helikopter dari wilayah terisolasi di Aceh Tengah, sebuah contoh konkret sinergi antara negara dan masyarakat sipil.
Selain layanan fisik, perhatian serius diberikan pada pemulihan psikososial. Bencana tidak hanya merusak rumah dan infrastruktur, tetapi juga meninggalkan trauma mendalam, terutama pada anak-anak dan tenaga pendidik. Program penguatan kesehatan mental yang menjangkau ratusan guru dan siswa di wilayah terdampak Sumatera mencerminkan pemahaman bahwa pemulihan sosial sama pentingnya dengan rekonstruksi fisik. Tanpa pemulihan mental, ketahanan komunitas pascabencana akan rapuh.
Dari sisi pendanaan, Muhammadiyah menunjukkan tingkat kemandirian yang jarang dimiliki organisasi kemanusiaan lain. Seluruh operasi didukung oleh Lazismu atau Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah. Program Infak Jumat secara nasional mampu menghimpun dana puluhan miliar rupiah dalam waktu relatif singkat, termasuk bantuan khusus senilai miliaran rupiah untuk bencana di Sumatera. Model ini memperlihatkan bahwa solidaritas sosial berbasis kepercayaan publik dapat menjadi sumber daya strategis yang melengkapi anggaran negara.
Yang membuat kontribusi Muhammadiyah relevan dalam diskursus kebijakan adalah visi jangka panjang yang dibangun secara konsisten. Melalui pendekatan One Muhammadiyah One Response (OMOR), seluruh elemen organisasi bergerak dalam satu sistem komando di bawah MDMC. Rumah sakit, perguruan tinggi, organisasi otonom, dan relawan lintas disiplin diintegrasikan dalam satu kerangka operasi. Dengan cara ini, kerja kemanusiaan tidak bergantung pada figur tertentu, melainkan pada sistem yang dapat direplikasi dan diperkuat.
Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip global dalam Sendai Framework for Disaster Risk Reduction yang menekankan pentingnya keterlibatan komunitas dan aktor non-negara dalam membangun ketangguhan. Muhammadiyah tidak hanya hadir saat bencana terjadi, tetapi juga aktif dalam fase pra-bencana melalui program Desa Tangguh Bencana, edukasi kesiapsiagaan di sekolah dan komunitas, serta advokasi kebijakan berbasis pengalaman lapangan. Praktik ini memperkecil jarak antara kebijakan di atas kertas dan realitas di lapangan.
Dalam konteks Indonesia yang menghadapi peningkatan frekuensi bencana akibat perubahan iklim, model seperti ini menjadi semakin relevan. Negara tetap memegang peran utama sebagai penanggung jawab keselamatan warga, tetapi kompleksitas risiko modern menuntut kolaborasi lintas aktor yang setara dan saling memperkuat. Pengalaman di Sumatera menunjukkan bahwa respons cepat dan terkoordinasi hanya mungkin terjadi ketika kapasitas masyarakat sipil diakui sebagai bagian dari sistem nasional.
Ke depan, tantangan terbesar bukan sekadar memperbesar skala bantuan, tetapi mengintegrasikan praktik baik ini ke dalam perencanaan dan kebijakan negara. Data lapangan yang dimiliki MDMC dapat menjadi rujukan penting dalam perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dukungan kebijakan terhadap organisasi kemanusiaan yang profesional, transparan, dan akuntabel juga perlu diposisikan sebagai investasi ketangguhan nasional, bukan sekadar hubungan ad hoc saat bencana terjadi.
Muhammadiyah telah menunjukkan bahwa kerja kemanusiaan yang berbasis nilai keagamaan, ilmu pengetahuan, dan tata kelola modern mampu memperkuat daya tahan sosial bangsa. Dalam ekosistem penanggulangan bencana nasional, peran seperti ini bukan pengganti negara, tetapi mitra strategis yang memperluas jangkauan, mempercepat respons, dan memastikan bahwa tidak ada penyintas yang tertinggal dalam proses pemulihan.
