Lebaran Beda dan Etika Kedewasaan Beragama
Oleh: Suko Wahyudi, Pegiat Literasi, Tinggal di Yogyakarta
Perbedaan penetapan Hari Raya Idul Fitri kembali hadir sebagai wacana publik yang nyaris rutin dalam kehidupan keagamaan di Indonesia. Tahun ini, ketika Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan 1 Syawal 1447 H jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026 melalui sidang isbat, sebagian umat Islam memilih mengikuti perhitungan lain yang telah lama menjadi pedoman organisasinya.
Di tengah situasi tersebut, Majelis Ulama Indonesia melalui Cholil Nafis menyampaikan bahwa penetapan Idul Fitri di luar keputusan pemerintah dinilai haram demi menjaga persatuan. Pernyataan ini penting sebagai penegasan otoritas, tetapi sekaligus memunculkan pertanyaan mendasar, sejauh mana otoritas dapat berjalan beriringan dengan keragaman ijtihad dalam Islam?
Dalam sejarahnya, Islam tidak pernah tumbuh dalam ruang yang seragam. Perbedaan pandangan merupakan bagian inheren dari tradisi keilmuan yang hidup. Penentuan awal bulan hijriah, termasuk Idulfitri, adalah wilayah ijtihad yang sejak lama membuka ruang bagi beragam pendekatan. Metode rukyat dan hisab berkembang berdampingan sebagai hasil dari upaya memahami teks dan realitas secara kontekstual.
Dalam konteks ini, metode hisab wujudul hilal yang digunakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tidak dapat dipandang sekadar sebagai pilihan teknis. Ia merupakan hasil ijtihad kolektif yang lahir dari proses keilmuan yang panjang, dengan mengintegrasikan dalil keagamaan dan pendekatan astronomi modern. Bagi warga Muhammadiyah, mengikuti keputusan tersebut adalah bentuk ketaatan berorganisasi sekaligus penghormatan terhadap otoritas keilmuan.
Di sinilah letak persoalan yang perlu didudukkan secara jernih. Perbedaan dalam perkara yang bersifat furuiyyah tidak seharusnya ditarik ke dalam wilayah penilaian yang absolut. Menggunakan kategori haram untuk perbedaan ijtihad berpotensi menimbulkan penyempitan makna agama itu sendiri. Dalam masyarakat yang majemuk, diksi keagamaan yang keras tidak hanya berdampak teologis, tetapi juga sosial, karena dapat memicu stigma dan memperlebar jarak antarkelompok.
Padahal, dalam tradisi Islam klasik, perbedaan justru menjadi ruang dialektika yang produktif. Para ulama besar menunjukkan keluasan pandangan dengan mengakui kemungkinan kebenaran pada pendapat lain. Perbedaan tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai keniscayaan yang memperkaya khazanah pemikiran.
Di sisi lain, peran negara dalam menetapkan hari besar keagamaan tetap memiliki signifikansi yang tidak dapat diabaikan. Keputusan pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia merupakan upaya menjaga keteraturan sosial dan menyediakan pedoman bersama bagi masyarakat luas. Dalam kerangka kehidupan berbangsa, hal ini penting untuk mencegah potensi disintegrasi.
Namun demikian, menjaga keteraturan tidak harus berarti meniadakan keragaman. Ketaatan kepada negara dapat berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap perbedaan ijtihad. Keduanya tidak perlu dipertentangkan, melainkan dikelola dalam kerangka etika sosial yang matang.
Polemik Lebaran beda pada akhirnya tidak sekadar menyangkut soal kalender keagamaan, melainkan mencerminkan kualitas keberagamaan kita. Apakah kita mampu bersikap dewasa dalam menyikapi perbedaan, atau justru terjebak dalam klaim kebenaran yang sempit?
Pertanyaan ini menjadi relevan jika dikaitkan dengan makna Idul Fitri itu sendiri. Setelah sebulan penuh menjalani Ramadhan, umat Islam diharapkan mencapai tingkat kesadaran spiritual yang lebih tinggi, yang tercermin dalam sikap sabar, rendah hati, dan terbuka terhadap perbedaan. Jika perbedaan kecil dalam hal ijtihad saja memicu konflik, maka ada yang perlu dievaluasi dari proses keberagamaan kita.
Dalam konteks kehidupan yang lebih luas, kemampuan mengelola perbedaan internal umat Islam juga memiliki implikasi terhadap hubungan antaragama. Indonesia sebagai negara plural membutuhkan contoh konkret tentang bagaimana perbedaan dapat dikelola secara damai. Umat Islam sebagai kelompok mayoritas memiliki tanggung jawab moral untuk menunjukkan bahwa agama dapat menjadi sumber harmoni, bukan konflik.
Oleh karena itu, yang diperlukan saat ini bukanlah penegasan kebenaran yang berlebihan, melainkan penguatan etika dalam beragama. Etika yang mampu membedakan antara yang prinsip dan yang cabang, antara yang absolut dan yang relatif. Etika yang tidak mudah menghakimi, tetapi tetap berpegang pada keyakinan dengan cara yang arif.
Meyakini hisab wujudul hilal sebagai keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah adalah bagian dari ketaatan dalam berijtihad. Mengikuti keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia adalah bagian dari ketaatan sosial. Sementara itu, menghormati perbedaan adalah bagian dari akhlak yang menjadi inti ajaran Islam.
Akhirnya, Idulfitri bukan hanya tentang kapan ia dirayakan, tetapi bagaimana ia dimaknai. Ia adalah momentum untuk kembali kepada fitrah, kepada kejernihan hati dan kematangan sikap. Dalam suasana itulah, perbedaan seharusnya tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan ruang pembelajaran untuk menjadi umat yang lebih dewasa.
Lebaran boleh berbeda, tetapi persaudaraan tidak boleh retak. Sebab, kemenangan sejati bukan terletak pada keseragaman, melainkan pada kemampuan menjaga kebersamaan di tengah perbedaan.
