BANDUNG, Suara Muhammadiyah – Penguatan integritas dan etika Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi fokus utama dalam kegiatan pemaparan materi dalam Kuliah Bareng Birokrat Prodi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bandung yang diselenggarakan di Auditorium KH Ahmad Dahlan pada Senin (19/01/2026).
Kegiatan ini menghadirkan tiga pemateri yang berkompeten di bidang manajemen ASN, kebijakan publik, dan penyuluhan hukum, sebagai upaya membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan dipercaya masyarakat.
Kegiatan tersebut menghadirkan Bina Danny Ramdhan Gani (Auditor Manajemen ASN Ahli Madya), Indra Maulana (Widyaiswara Ahli Muda Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia), dan Rika Martiana Dewi (Penyuluh Hukum Madya).
Dalam pemaparannya, Bina menegaskan bahwa integritas ASN merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Ia menjelaskan bahwa pengawasan manajemen ASN tidak hanya menilai aspek administratif, tetapi memastikan setiap aparatur menjalankan tugasnya secara jujur, objektif, dan bertanggung jawab.
Sementara itu, Indra Maulana menyampaikan bahwa konsistensi kebijakan memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan publik. Menurutnya, kebijakan yang tidak konsisten berpotensi menimbulkan kebingungan, menurunkan kualitas pelayanan, dan melemahkan kinerja birokrasi. ”Oleh karena itu, ASN dituntut untuk memiliki pemahaman yang kuat terhadap nilai-nilai dasar ASN serta mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis,” ujar Indra.
Dari sisi hukum, Rika Martiana Dewi menekankan pentingnya kesadaran hukum dan etika administrasi negara bagi ASN. Ia menjelaskan bahwa setiap kebijakan dan tindakan administratif harus berlandaskan peraturan perundang-undangan serta menjunjung tinggi etika pemerintahan guna mencegah pelanggaran hukum dan praktik maladministrasi.
Melalui kegiatan ini, diharapkan pemahaman dan kapasitas ASN dalam menerapkan nilai integritas, etika, dan profesionalisme dapat terus meningkat. Internalisasi nilai-nilai tersebut dinilai penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Inovasi pembelajaran
Pada waktu yang sama, dosen program studi Administrasi Publik UM Bandung Fatmawati menegaskan bahwa kegiatan Kuliah Bareng Birokrat (KBB) merupakan inovasi pembelajaran yang sangat krusial di perguruan tinggi. Terutama dalam rangka menjembatani jurang antara teori akademik dengan realitas lapangan.
”Di dalam kelas, mahasiswa telah mempelajari konsep ideal administrasi publik atau kebijakan birokrasi. Namun, birokrat dapat memberikan gambaran tentang bagaimana kebijakan tersebut benar-benar dijalankan. Mereka membawa pengalaman mengenai hambatan tidak terduga, dinamika politik, dan solusi kreatif yang sering kali tidak tertulis di buku teks,” imbuh Fatmawati.
Dia menegaskan bahwa dunia birokrasi bergerak sangat cepat mengikuti regulasi dan undang-undang yang baru. Menurutnya, kehadiran para praktisi dapat memberikan informasi paling mutakhir mengenai reformasi birokrasi, digitalisasi layanan publik (e-government), dan tren terbaru dalam tata kelola pemerintahan yang mungkin belum masuk ke dalam kurikulum.***
