BENGKULU, Suara Muhammadiyah - Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UM Bengkulu) melalui Fakultas Hukumnya menghelat acara International Conference on Law, Policy, and Politic (ICONLAPP) pada Senin hingga Selasa (22-23 Januari 2024). Acara ini bertujuan menciptakan wadah intelektual untuk diskusi mendalam mengenai hubungan antara kebijakan investasi, kerangka hukum, dan dampaknya terhadap kemanusiaan. Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum UM Bengkulu, menyampaikan hal ini dalam sambutan pembukaan.
"Konferensi ini merangsang diskusi mendalam tentang hubungan rumit antara kebijakan investasi, kerangka hukum, dan dampak mendalamnya terhadap kemanusiaan," jelasnya.
ICONLAPP diikuti oleh 246 peserta dari berbagai kalangan, dengan 4 pemateri dari beberapa universitas luar negeri, antara lain Prof. Sonny Zulhuda, Ph.D (Internasional Islamic University Malaysia), Prof. Shu Mei Tang, Ph.D (Asia University Taiwan), Prof. Dr. Aidul Fitriaciada, M.Hum (Universitas Muhammadiyah Surakarta), dan Beni Saputra, LL.M (University of Szeged, Hungary).
Rektor UM Bengkulu, Dr. Susiyanto, M.Si., menyatakan bahwa konferensi ini bukan hanya pertemuan akademisi, peneliti, dan praktisi hukum, tetapi juga sebagai titik temu inovasi, kerja sama, dan refleksi untuk mendiskusikan hubungan antara investasi dan kemanusiaan di era global saat ini.
"Tema 'Investment and Humanity, Charting New Paths in Policy' sangat relevan di tengah dinamika dan tantangan geopolitik dan ekonomi global," ujarnya.
Rektor berharap konferensi ini tidak hanya bertujuan pertukaran pengetahuan teoritis, melainkan juga memberikan kontribusi nyata dalam pembentukan kebijakan investasi yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Sementara itu, Menko PMK RI, Prof. Dr. Muhadjir Effendi, dalam Keynote speech-nya menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo lebih memfokuskan pada pembangunan sumber daya manusia unggul. Hal ini mencakup pendidikan, kesehatan, dan jaminan kehidupan atau perlindungan sosial.
"Harapan kita, masyarakat Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara maju, dan ditargetkan pada tahun 2045, Indonesia bisa menjadi negara maju," jelasnya.
Muhadjir menambahkan bahwa untuk mencapai visi emas 2045, Indonesia harus berhasil mengatasi bonus demografi dengan baik.
Prof. Dr. Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, menjadi pembicara utama dalam kegiatan konferensi internasional, International Conference on Law, Policy, and Politic (ICONLAPP), yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UM Bengkulu) pada 22 – 23 Januari 2024.
Konferensi ini digelar secara daring (online) dengan jumlah peserta mencapai 246 orang dari berbagai latar belakang pekerjaan dan organisasi. Dr. Rangga Jayanuarto, M.H, Dekan FH UM Bengkulu, menyampaikan sambutan pembukaan acara tersebut pada Senin (22/01/2024) di Aula Pascasarjana kampus 4.
"Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari secara daring dengan melibatkan pemateri dari beberapa universitas luar negeri, termasuk Menko PMK," jelasnya.
Dalam materi presentasinya, Menko PMK Muhadjir Effendi menyatakan bahwa salah satu indikator menuju status negara maju adalah kemampuan Indonesia dalam mengendalikan atau memanfaatkan bonus demografi yang sedang dialami saat ini. Menurutnya, bonus demografi ini terjadi ketika proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar daripada usia non-produktif (65 tahun ke atas), mencapai lebih dari 60% dari total penduduk Indonesia.
"Indonesia harus mampu memanfaatkan bonus demografi ini untuk mewujudkan Indonesia maju dan sejahtera pada tahun 2045," tegasnya.
Dr. Susiyanto, M.Si., Rektor UM Bengkulu, memberikan apresiasi tinggi kepada Prof. Dr. Muhadjir Effendi yang telah memberikan pandangan berharga dalam konferensi tersebut. Sebagai Menteri yang bertanggung jawab di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, pandangan Muhadjir Effendi dianggap sangat berarti untuk memperkaya diskusi.
"Kepada para pembicara hebat dari empat negara yang berbeda, selamat datang di Bengkulu, surga tersembunyi di Sumatera. Prof. Sonny Zulhuda, ahli hukum cyber dan informasi, Prof. Shu-Mei Tang yang terkemuka di bidang hukum ekonomi dan kebijakan publik, Mr. Beny S yang ahli dalam hukum internasional, dan tentu saja Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari yang berpengalaman luas di bidang hukum dan regulasi di Indonesia," ungkapnya. (humas)
