SURAKARTA, Suara Muhammadiyah - Pemerintah Indonesia mengumumkan kebijakan efisiensi anggaran di sejumlah departemen dan lembaga pemerintah, dengan tujuan memperbaiki pengelolaan keuangan negara yang selama ini disorot karena dianggap tidak efisien dan sering tidak tepat sasaran.
Menurut Guru Besar Ilmu Manajemen UMS, Prof. Dr. Anton Agus Setyawan, M.Si., kebijakan efisiensi anggaran ini dapat dimaknai sebagai langkah positif karena beberapa departemen dan lembaga pemerintah selama ini disinyalir kurang cermat dalam menggunakan anggaran, bahkan seringkali tidak tepat sasaran.
"Langkah efisiensi ini sangat penting agar anggaran yang ada benar-benar digunakan untuk kegiatan yang memberikan dampak maksimal bagi masyarakat," ungkap Anton, Rabu (12/2).
Namun kebijakan ini, lanjutnya, juga membawa tantangan dari sisi ekonomi. Salah satunya adalah pengurangan belanja pemerintah atau government spending yang sangat dibutuhkan dalam situasi perekonomian yang sedang lesu seperti saat ini. Dalam konsep ekonomi makro, belanja pemerintah berperan penting untuk mendorong aktivitas ekonomi, terutama ketika sektor swasta tidak mampu bergerak optimal karena rendahnya daya beli masyarakat.
"Ketika daya beli masyarakat lemah, kita tidak bisa berharap banyak pada sektor swasta. Pemerintah harus menjadi motor penggerak ekonomi dengan belanja pemerintah yang cukup besar. Dengan mengurangi anggaran, kita justru berisiko mengurangi daya dorong tersebut," ujar Anton.
Ada sisi positif dari kebijakan efisiensi anggaran tersebut. Salah satu contoh yang disorot adalah program pemberian makan siang gratis, bisa menjadi salah satu cara untuk menggerakkan aktivitas perekonomian dengan catatan anggaran tersebut bisa digunakan untuk membeli makanan dari mitra penyedia layanan yang umumnya berasal dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurutnya, langkah ini diharapkan dapat menggerakkan ekonomi mikro, meningkatkan permintaan agregat, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Anggaran yang dikeluarkan dalam jumlah besar dan dibelanjakan di sektor dalam negeri, seperti untuk program makanan gratis ini, dapat memberikan dampak positif pada perekonomian. Ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan permintaan domestik dan mendorong pertumbuhan ekonomi," jelasnya.
Namun, di sisi lain, banyak pembiayaan untuk proyek-proyek penting yang terpaksa harus tertunda. Beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) yang seharusnya memberikan dampak positif bagi perekonomian dalam jangka menengah dan panjang, kini terhambat akibat kebijakan pengurangan anggaran. Proyek infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi juga mengalami keterlambatan, yang berpotensi memperlambat laju pemulihan ekonomi.
Dengan kebijakan efisiensi anggaran ini, pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto perlu membuktikan bahwa kebijakan tersebut mampu mendorong aktivitas ekonomi. Pada tahun pertama pemerintahannya, pertumbuhan ekonomi diharapkan bisa tercatat di atas 5%.
"Saya pesimis bahwa kita akan bisa mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5% tahun ini. Namun, kita tetap perlu menunggu hasil dari kebijakan efisiensi anggaran ini. Apakah kebijakan ini akan berdampak positif pada perekonomian, atau justru memperburuk kondisi ekonomi?," pungkasnya dengan penuh refleksi kondisi perekonomian Indonesia. (Al/n)
