JAKARTA, Suara Muhammadiyah- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) menggelar Sidang Terbuka Promosi Doktor di Ruang Kasman Singodimedjo FISIP UMJ, Rabu (05/02/2025). Sidang ini merupakan Sidang kedua Program Doktor Administrasi Publik FISIP UMJ.
Mahasiswa Doktor Administrasi Publik yang menjalani sidang promosi doktor, ialah Edi Sumantri dengan penelitian berjudul “Rekonstruksi Kebijakan Pemungutan Pajak Daerah (Analisis Perluasan Basis Pajak Kendaraan Bermotor untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Daerah Khusus Jakarta”. Melalui judul tersebut Edi meraih predikat pujian dengan Indeks Predikat Kumulatif (IPK) yang membanggakan.
Ketua sidang sekaligus Rektor UMJ, Prof. Dr. Ma’mun Murod, M.Si., memberikan penghargaan atas pencapaian gelar doktor yang diraih Edi.
Sidang terbuka Promosi Doktor ini dipimpin oleh Rektor UMJ Prof. Dr. Ma’mun Murod, M.Si., dengan tim penguji Prof. Dr. Evi Satispi, M.Si., Prof. Dr. Andriansyah, M.Si., Prof. Dr. Azhari Aziz Samudra, M Si., dan Prof. Dr. Agus Suradika, M.Pd., Selain itu, hadir juga sebagai penguji Tamu dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
Penelitian ini berlandaskan atas eksternalitas negatif yang ditimbulkan akibat penggunaan kendaraan bermotor, sehingga pemerintah membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyediaan dan perbaik sarana dan prasarana jalan.
Pemungutan pajak kendaraan bermotor di Indonesia saat ini masih didasarkan pada nilai jual kendaraan. Namun, penelitian ini menemukan bahwa sistem tersebut belum sepenuhnya selaras dengan tujuan utama pemungutan pajak, karena belum mempertimbangkan dampak penggunaan kendaraan terhadap kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan.
Penelitian ini menganalisis rekonstruksi kebijakan pemungutan pajak daerah dengan memperluas basis pajak kendaraan bermotor guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah mixed method, yang menggabungkan analisis kualitatif dan kuantitatif.
Data kualitatif diperoleh melalui wawancara dan Focus Group Discussion (FGD) dengan akademisi, regulator, masyarakat, serta organisasi non-pemerintah (NGO), kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak N-Vivo. Sementara itu, analisis kuantitatif dilakukan dengan metode deskriptif dan regresi linier berdasarkan data dari 1.196 responden.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pajak kendaraan bermotor saat ini perlu disempurnakan sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Salah satu usulan utama adalah penerapan pajak berbasis jarak tempuh kendaraan dengan tarif tertentu per kilometer.
Analisis lebih lanjut membuktikan bahwa rekonstruksi kebijakan ini dapat meningkatkan PAD, memperbaiki infrastruktur jalan dan transportasi massal, serta mengurangi volume penggunaan kendaraan pribadi di Jakarta.
Edi menjelaskan bahwa keinginan masyarakat yang tinggi dalam menggunakan kendaraan bermotor akan berpengaruh dalam kebijakan yang akan diterapkan nanti, dengan begitu tidak semua orang akan selalu mengendarai motor tetapi akan berusaha untuk menggunakan transportasi umum juga.
"Masyarakat yang perlu menggunakan kendaraan bermotor maka mereka akan rela dan terus menggunakan walau ada pembayaran pajak baru, tapi mereka yang punya opsi lain kendaraan berarti mereka siap untuk menggunakan transportasi publik," tutupnya. (rilis ksu/m)
