Bahas Isu Ketenagakerjaan Disabilitas
BANGKOK, Suara Muhammadiyah - 'Aisyiyah berpartisipasi dalam forum Asia-Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD) ke-12 yang diadakan oleh Economic and Social Commision for Asia and the Pasific (ESCAP) atau Komisi Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Asia dan Pasifik di Pusat Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCC) di Bangkok, Thailand (25/2/25).
'Aisyiyah yang diwakili Tri Hastuti Nur Rochimah, selalu Koordinator Program INKLUSI 'Aisyiyah yang juga Sekretaris Umum Pimpinan Pusat 'Aisyiyah menjadi salah satu embicara dalam side event "Multi Stakeholder Partnerships to Achieve Economic Resilience for Women and People with Disabilities"
"Forum ini menjadi forum pembelajaran bagi 'Aisyiyah dan juga menjadi wadah saling berbagi praktik baik agar kerja-kerja pemberdayaan dan pendampingan yang dilakukan oleh 'Aisyiyah diketahui oleh khalayak yang lebih luas khususnya di Asia Pasifik," ujar Tri. Salah satu kerja pendampingan kepada disabilitas yang dilakukan oleh 'Aisyiyah melalui Program INKLUSI adalah untuk membuka akses kesempatan kerja yang lebih inklusif bagi disabilitas.
Isu ini menurut Tri masih harus menjadi perhatian banyak pihak karena penyandang disabilitas masih menghadapi stigma dan sering dianggap kurang memiliki keterampilan untuk bersaing di dunia kerja. Selain itu, pendidikan yang diberikan oleh lembaga pendidikan seperti SLB belum memberikan kemampuan soft skill bagi para murid untuk mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. "Kebanyakan materi pendidikan atau pelatihan kesiapan kerja yang diberikan fokus pada kompetensi hardskill sedangkan para murid juga harus dibekali dengan kemampuan softskill untuk menunjang kompetensi mereka di ranah dunia kerja formal," tutur Tri.
Peraturan mengenai kesempatan kerja bagi disabilitas baik di sektor swasta maupun negeri juga masih menjadi PR dalam penerapannya. Menurut Tri, masih banyak pemberi kerja yang belum memenuhi peraturan ini. "Pemerintah dan sektor swasta belum sepenuhnya menerapkan peraturan yang menjamin inklusi pekerja penyandang disabilitas," terang Tri.
Melihat berbagai permasalahan ini, 'Aisyiyah kemudian berkolaborasi dengan berbagai pihak, menggandeng Sekolah Luar Biasa (SLB) yang dikelola oleh 'Aisyiyah dalam mendukung isu ketenagakerjaan bagi disabilitas ini. Para guru disebut Tri dilatih menjadi trainer untuk memberikan materi softskill kesiapan kerja bagi para murid SLB maupun alumninya.
Kemudian 'Aisyiyah juga menggandeng Dinas Ketenagakerjaan setempat dan melakukan advokasi kepada IDUKA (Dunia Industri dan Dunia Kerja) untuk menguatkan kembali peran mereka dalam memberikan akses kerja bagi disabilitas. "Dari kegiatan ini 'Aisyiyah mendorong para pemberi kerja untuk dapat membuka kesempatan magang bagi disabilitas, dari sana kemudian terbuka akses bagi para orang muda dengan disabilitas ini untuk membuktikan kemampuan mereka dan beberapa juga diterima untuk melanjutkan bekerja."
Tri menyebut masih banyak tantangan dalam mewujudkan kesempatan kerja yang inklusif ini salah satunya adalah memastikan ruang kerja maupun rekan kerja inklusif juga memastikan keberlanjutan kesempatan kerja bagi disabilitas.
Dalam kesempatan tersebut, Muksin selaku Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Garut, juga turut menjadi narasumber. Ia menyampaikan tentang peran Pemda dan multi pihak dalam mendorong ketenagakerjaan inklusif. Pemda Garut sendiri telah memiliki Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan yang banyak berkolaborasi dengan 'Aisyiyah.
Amich Alhumami, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan di Kementerian PPN/Bappenas dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa praktik baik yang dilakukan oleh 'Aisyiyah dalam pendampingan bagi ketenagakerjaan disabilitas ini menunjukkan potensi dan peran organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan Indonesia yang lebih inklusif. Terlebih 'Aisyiyah juga melibatkan pemangku kepentingan setempat seperti sektor pemerintah dan swasta.
